Aktivis Papua: Program Transmigrasi Bentuk Rasisme dan Genosida di Papua Barat

Ilustrasi lahan Transmigrasi Papua (Foto: Istimewa)

The Papua Journal-Kementerian Transmigrasi kembali berdiri sendiri setelah sebelumnya bergabung dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian ini sudah ada sejak lama, karena pernah beroperasi secara mandiri selama pemerintahan Presiden Soeharto.

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat ini menjabat sebagai Menteri Transmigrasi di era Prabowo-Gibran, dan Viva Yoga Mauladi ditunjuk sebagai Wakil Menteri Transmigrasi oleh Presiden Prabowo.

Iftitah menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Transmigrasi untuk menerapkan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Transmigrasi Bentuk Rasisme dan Genosida di Papua Barat

Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Frederik Yeimo menegaskan transmigrasi warga Nusantara dorop di Papua skala besar merupakan bentuk rasisme dan genosida terhadap orang Papua.

"Transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk, tetapi sebuah bentuk rasisme negara untuk tujuan genosida cepat," terang Yeimo dalam penyataannya.

Menurut Yeimo, program tersebut adalah rasisme dan genosida yang dilegalkan. "Ibarat senjata paling efektif untuk menundukkan dan menguasai Papua secara cepat," kesalnya.


"Tindakan negara Indonesia cara cepat menghapus bangsa Papua dari peta sejarah dunia. Jelas, ini adalah cara cepat merampok sumber daya Papua dengan mengandalkan tenaga kerja transmigran yang mengasinkan bangsa Papua untuk hanya menjadi penonton, tamu diatas tanahnya sendiri," tegasnya.

Victor Yeimo mengajak rakyat Papua lawan transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk, tetapi sebuah bentuk rasisme negara untuk tujuan genosida cepat. "Ini tidak bisa ditoleransi, mari lawan," pungkasnya.

Agenda Transmigrasi ke Papua

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan program transmigrasi ini guna menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.

"Prabowo memberikan arahan untuk fokus pada pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi," kata Iftitah, Rabu, (23/10) dikutip dari Tempo.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Transmigrasi untuk menerapkan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.(Derek Kobepa)

https://www.thepapuajournal.com/taha...a-barat?page=2

Coba lihat di Kalimantan, NTT, Sumatra, Sulawesi. Warga lokalnya digenosida karena keberadaan transmigran dari Jawa? Nggak kan. Paling cuma konflik kultural seperti pernah Madura-Dayak. Masyarakat asli Lampung tidak digenosida karena banyaknya transmigran Jawa sejak masa Belanda justru membaur. Paling masalah mempertahankan kultur asli Lampung.