SUKABUMI – Kasus dugaan tidak pidana asusila yang menimpa sejumlah santri yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus salah satu pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, kembali mencuat ke publik.

Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh inisial HD (50) dengan modus membersihkan badan korban dari gangguan siluman ini, terkuak setelah salah satu orangtua santri melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Sukabumi.
Bacaan Lainnya

    Anggota IPSM Kabupaten Sukabumi di Wilayah I Digembleng Peningkatan MotivasiOknum Kepsek SDN di Sukabumi Diamankan Polisi, Lecehkan SiswinyaDosen UIKA Kota Bogor Akhirnya Mengundurkan Diri, Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi

Menanggapi peristiwa ini, Imam Noeril, aktivis sosial yang juga merupakan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Sukabumi, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi, untuk segera melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran di lingkungan ponpes.

“Kami mengecam keras tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Iya, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus segera dihentikan,” kata Imam kepada Radar Sukabumi pada Selasa (15/10).

Imam menegaskan, pentingnya langkah preventif untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di ponpes. Ia menyarankan perlunya pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran seksual, serta penguatan sistem pengawasan di lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.

“Kasus ini mencerminkan perlunya perhatian serius dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para santri,” bebernya.

Bukan hanya itu, Imam Noeril juga menyoroti pentingnya peran Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran di lingkungan Ponpes.

Menurutnya, perubahan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan mengedukasi tentang kesetaraan gender dapat menjadi langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di pondok pesantren.

Selain itu, Imam noeril juga menekankan pentingnya pendidikan seksual yang terintegrasi dalam kurikulum pondok pesantren. “Hal ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan perlindungan bagi para santri agar terhindar dari tindakan pelecehan seksual,” tukasnya.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang sangat merugikan korban dan juga merusak citra pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama.

Sebab itu, Imam Noeril juga meminta Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi untuk segera melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran di pondok pesantren. Menurutnya, perlu ada peningkatan dalam pengawasan dan pendampingan terhadap para ustadz dan santri di lingkungan pondok pesantren guna mencegah tindakan pelecehan seksual yang tidak etis.

“Kita harus bersama-sama mencegah agar kasus pelecehan seksual di pondok pesantren tidak terulang lagi di masa mendatang. Kementrian Agama harus bertindak tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di pondok pesantren agar keamanan dan kesejahteraan para santri tetap terjaga,” ujar Imam Noeril.

“Kami berharap Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi, segera mengambil langkah yang konkret dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kesejahteraan dan keselamatan para santri harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pondok pesantren,” pungkasnya. (Den)


Otonomi Pesantren


ngakunya doang aktivis, tapi tidak paham pesantren punya otonomi yg tidak bisa dicampuri pemerintah