Arianto Kogoya: Papua Pegunungan Lebih Butuh Guru dan Medis, Ketimbang Transmigrasi

Gratianus Silas
- Kamis, 24 Oktober 2024 | 22:52 WIB

Anggota DPD RI Dapil Papua, Arianto Kogoya, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana program transmigrasi ke Tanah Papua. (DOK PRIBADI)
Anggota DPD RI Dapil Papua, Arianto Kogoya, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana program transmigrasi ke Tanah Papua. (DOK PRIBADI)

CEPOSONLINE.COM – Anggota DPD RI Dapil Papua, Arianto Kogoya, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana program transmigrasi ke Tanah Papua.

Arianto menyebut, tenaga medis dan guru lebih dibutuhkan saat ini, khususnya di Papua Pegunungan ketimbang transmigrasi.

"Ini realita yang terjadi di Papua Pegunungan.”

“Lebih baik berikan guru dan medis. Papua Pegunungan membutuhkan 5.000 guru dan medis," kata Arianto Kogoya, Kamis (24/10/2024).

Selain itu kata Arianto, kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan program transmigrasi.

"Faktor keamanan belum sepenuhnya kondusif, sehingga bisa jadi ada kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti program tersebut," ujarnya.

Olehnya itu, Arianto menyarankan sebaiknya Kementerian Transmigrasi mengirimkan "transmigrasi khusus" ke Papua khususnya Papua Pegunungan.


[img]Transmigrasi khusus yang dimaksud ialah, transmigrasi guru dan medis.[/img]

Sebab, Tanah Papua khususnya Papua Pegunungan sangat membutuhkan guru dan medis.

Selain itu lanjut Arianto, Papua bukanlah tanah kosong.

Lebih lanjut Arianto mencontohkan, untuk Kabupaten Tolikara terdapat 74 sekolah dasar (SD) dan 142 guru ASN.

Artinya, setiap SD hanya mendapatkan dua guru.


"Ini sangat kurang sekali. Jadi kami minta Presiden Prabowo mendorong peningkatan pendidikan dan kesehatan khusus OAP, sehingga mereka dididik dan ditempatkan untuk melayani," tuturnya.

Ia menambahkan, apabila pemerintah ingin memakai tanah di Papua harus dilakukan ganti untung seperti di Pulau Jawa.

"Tanah Papua bukan tanah kosong. Sejengkal tanah ada pemiliknya yakni masyarakat adat, sebagai mana diakui negara melalui Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus)," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi Iftitah mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. (*)

https://www.ceposonline.com/papua-pe...migrasi?page=2


Penolakan Transmigrasi Ke Tanah Papua.

Penulis : Amatus.Rahakbauw.K Jumat 25 Oktober 2024 puku.07.02 WIT.

Editor Fakfak25 October 2024
Berita, Nasional, Pemerintah95 Views

Jakarta.Hariamerdekapost.com – Yance Samonsabra, Anggota DPD RI asal Papua Barat, pernah menyampaikan mirror terkait isu transmigrasi ke Tanah Papua.

Dalam pesan yang disampaikan kepada wartawan melalui Via WhatsApp pada Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 07.02 WIB, ia menegaskan persetujuannya terhadap program transmigrasi tersebut.

Alasan utama persetujuannya adalah ]b\kekhawatiran terhadap dampak negatif program transmigrasi terhadap masyarakat asli Papua. Menurut Yance, transmigrasi berpotensi mengganggu keseimbangan demografi di wilayah Papua, mengganggu akses masyarakat asli terhadap tanah dan sumber daya alam, serta memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada[/b]

Yance juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang menghormati kearifan lokal, hak-hak masyarakat adat, dan fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia asli Papua.

Ia lebih mendukung kebijakan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal daripada mengimpor tenaga kerja dari luar, yang menurutnya berpotensi menimbulkan konflik sosial dan degradasi budaya.

Dalam visinya, pembangunan di Papua harus bersifat inklusif, adil, dan mendukung upaya swasembada pangan dan energi yang sejalan dengan prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
https://harianmerdekapost.com/penola...e-tanah-papua/

ancaman transmigrasi