Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi atas berbagai jenis layanan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perda ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam layanan publik terkait penduduk, seperti penerbitan dokumen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakui status hukum seseorang dalam masyarakat. Layanan ini mencakup pendaftaran KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen penting lainnya. Melalui penarikan retribusi ini, pemerintah berusaha untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terorganisir.

Objek retribusi dalam Perda ini adalah setiap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan oleh pemerintah daerah. Layanan ini sangat penting karena setiap individu memerlukan dokumen resmi sebagai bukti identitas dan status hukum mereka. Dokumen-dokumen tersebut digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendaftaran sekolah, pekerjaan, pengurusan hak waris, serta pengajuan pinjaman keuangan. Oleh karena itu, Perda ini tidak hanya menjadi alat untuk mengatur pemungutan retribusi tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong masyarakat agar tertib dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Subjek retribusi, dalam hal ini, adalah individu atau badan hukum yang menerima manfaat dari layanan administrasi kependudukan. Retribusi yang dipungut harus sejalan dengan prinsip keadilan, yaitu memastikan bahwa masyarakat mampu membayar biaya layanan tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Pada saat yang sama, pemungutan retribusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, Perda Nomor 12 Tahun 2002 ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sembari memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui pemungutan retribusi yang lebih terstruktur.