Sidang pembacaan putusan terkait permohonan PDIP yang mempersoalkan penetapan Pemilu 2024 dengan pihak tergugat Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditunda dua pekan.

Penundaan itu dikarenakan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara sedang sakit.

"Putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober disebabkan Ketua Majelis sakit," ujar Gayus Lumbuun selaku kuasa hukum pemohon, Kamis, 10 Oktober 2024.

Diketahui putusan sidang perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT dijadwalkan untuk dibacakan pada 10 Oktober 2024. Sidang perkara ini sendiri sudah berlangsung empat bulan lebih dengan sidang perdana pada Kamis, 30 Mei 2024.

PDIP sebagai penggugat meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPR Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim juga diminta memerintahkan KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan KPU 360/2024 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Dalam pokok perkara, PDIP turut pula meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Keputusan KPU dimaksud. Selain itu, majelis hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360/2024.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...gibran-ditunda

Penundaan putusan PTUN selama 2 pekan hingga 24 Oktober 2024 menandakan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran berjalan dengan mulus.

Sebab putusan PTUN yang ditunda tidak akan bisa menghalangi pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.