JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu warga tak setuju apabila kasus penjarahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, diselesaikan secara musyawarah.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyampaikan harapannya tentang kasus penjarahan Rusunawa Marunda yang bisa diselesaikan secara musyawarah.

"Ya, kalau kami masyarakat mendengar pernyataan pak wali kota sangat aneh. Seharusnya, pak wali kota mendorong ini diselesaikan secara hukum pidana, bukan musyawarah," ucap Juned bukan nama sebenarnya saat dikonfirmasi oleh  Kompas.com,  Kamis (10/10/2024).

Menurut Juned, kasus penjarahan Rusunawa Marunda tidak bisa diselesaikan secara musyawarah karena sudah merugikan negara.

Pasalnya, aset Rusunawa Marunda yang hilang dibeli dari pajak masyarakat.

Oleh sebab itu, seharusnya kasus penjarahan Rusunawa Marunda bisa diusut tuntas.

"Kecuali rusak atau hilangnya (aset Rusunawa) Marunda karena bencana alam atau akibat peperangan maka itu hal yang beda," ujar Juned.

Ia berharap, kasus penjarahan ini benar-benar bisa diusut tuntas sehingga tidak terus meresahkan masyarakat.

"Kami mah minta agar ini tidak menjadi kebiasaan. Seharusnya, diusut secara tuntas, barang bukti gedung yang dijarah ada dan terlihat oleh masyarakat," ucap Juned.

Diberitakan sebelumnya, Ali Maulana Hakim berharap kasus penjarahan Rusunawa Marunda bisa diselesaikan secara musyawarah.

"Harapannya, kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah dan sesuai aturan saja," ucap Ali saat dikonfirmasi  Kompas.com,  Kamis.

Sudah hampir satu tahun lamanya, kasus penjarahan Rusunawa Marunda ini belum terungkap secara tuntas.

Klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

kompas.com