Demokrasi internal dalam partai politik sering diabaikan, seolah-olah dianggap sudah ada tanpa perlu diperbaiki.

Akibatnya, partai politik saat ini lebih mirip perusahaan keluarga. Tanpa adanya demokrasi internal, sulit bagi partai untuk berkontribusi secara luas di ranah publik.

Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, dalam diskusi daring bertajuk “Demokrasi Internal dan Oligarki Partai”, yang digelar oleh Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES pada Jumat (27/9/2024).

Didik menjelaskan bahwa demokrasi internal di partai hanya terwujud jika ada aturan main yang memaksa atau tekanan dari publik, seperti mekanisme check and balances, kontrol publik, dan transparansi.

“Demokrasi internal di partai tidak berjalan karena para elite partai, seolah-olah ada pewarisan kepemimpinan seperti Megawati yang dianggap penerus Soekarno,” tegas Didik.

Sementara itu, Dr. Herdi Sahrasad, Dosen Universitas Paramadina, menilai bahwa kekhawatiran tentang tidak adanya demokrasi internal di partai politik sudah muncul sejak awal reformasi.

Namun, budaya yang sudah tertanam kuat dalam partai politik sulit diubah. “Semakin lama, tampak bahwa etika dan nilai-nilai dalam perpolitikan di Indonesia semakin terabaikan,” ujar Herdi.

Menurut Herdi, oligarki telah mendominasi partai politik saat ini. Elite partai sering kali tunduk kepada para pemodal besar yang memaksakan kepentingannya.


“Seperti kata Olle Tornquist, ketua partai mungkin berkuasa, tapi ia dikendalikan oleh oligarki modal,” lanjutnya.

Herdi juga menyoroti bahwa demokrasi Indonesia saat ini lebih bersifat transaksional, bahkan cenderung kriminal, karena uang menjadi faktor utama.

Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol parlemen dan maraknya korupsi. “Akibatnya, utang negara melonjak hingga hampir Rp 10.000 triliun,” tambahnya.

Untuk mengatasi krisis ini, Herdi menyarankan perlunya revolusi kultural. Reformasi dinilai tidak lagi mampu memperbaiki situasi karena hanya menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Oligarki semakin kuat, dan demokrasi menjadi transaksional serta semu,” tegasnya.

Associate Researcher LP3ES, Aisah Putri Budiarti, menyoroti bahwa demokrasi internal sebenarnya sudah diatur dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011, yang menekankan pentingnya transparansi dalam rekrutmen dan kaderisasi partai. Namun, dalam kenyataannya, demokrasi internal justru semakin lemah.

Aisah mencatat bahwa meskipun beberapa partai politik telah berusaha memperkuat demokrasi internal, kritik dari masyarakat tetap ada. “Contohnya adalah Partai Golkar, meskipun mereka melakukan upaya penguatan internal, kritik dari publik tetap mengemuka,” ujar Aisah.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menambahkan bahwa partai politik adalah institusi yang paling lambat berubah sejak era reformasi. “Institusi lain telah banyak berubah, tetapi partai politik masih tertinggal. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik juga sangat rendah,” jelas Wijayanto.

Ia juga mencatat bahwa penerus di partai politik sering kali merupakan keluarga atau pemodal terbesar. Hal ini memperlihatkan kuatnya politik dinasti dalam partai. “Hari ini kita menyaksikan kepala daerah atau tokoh partai dengan hasil survei bagus justru dianulir oleh elite partai,” tambahnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Wijayanto sepakat dengan Aisah bahwa diperlukan undang-undang yang lebih reformis. Namun, ironisnya, undang-undang tersebut dibuat oleh partai politik itu sendiri. “Ini seperti dilema telur dan ayam, siapa yang akan memulai terlebih dahulu?” pungkasnya. (ted)

https://beritajatim.com/parpol-mirip...inasti-politik

Apakah Suara partai adalah suara rakyat