Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom. Sumber foto: koran.tempo.co, Kamis, 6 Desember 2018
 

MULIA, ODIYAIWUU.com — Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Sabtu (5/10) mengumumkan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang yang disebut sebagai intel atau milisi Indonesia di Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 


“Kami menerima laporan resmi dari Komandan Operasi Umum TPNPB Mayor Lekagak dan Panglima TPNPB Kodap Yambi Jonip Entel Enumbi,” ujar Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com dari Mulia, kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu (5/10).

Lekagak dan Enumbi, ujar Sebby, menyampaikan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan yang mengakibatkan seorang intel atau milisi Indonesia mengalami luka tembak hingga kritis. Penembakan terjadi di Distrik Irimuli pada Jumat, 4 Oktober sekitar jam 09.00 WIT.

Menurut Sebby, pasca penembakan Lekagak dan Enumbi juga menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia tidak mengerahkan pasukan militer melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga masyarakat asli tanah Papua di Puncak Jaya, Penembakan tersebut diklaim murni dilakukan anggota TPNPB.

“Kami juga sudah mengumumkan kepada semua pihak bahwa warga transmigrasi yang datang dari luar tanah Papua segera keluar dari wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Sebab, mereka akan menjadi target penembakan karena dicap sebagai agen intelijen atau milisi indonesia yang memasuki wilayah konflik bersenjata,” ujar Sebby lebih lanjut.

Menurut Sebby, pihak Komnas TPNPB OPM menghimbau seluruh warga asli tanah Papua segera berhenti mengkonsumsi makanan berupa beras, minyak goreng, gula, kopi dan gula-gula yang saat ini sedang dibagi oleh aparat keamanan di daerah-daerah konflik bersenjata di tanah Papua. 

“Mengkonsumsi makanan instan adalah salah satu mesin pembunuhan bagi orang Papua dan juga membuat orang Papua tidak berkebun atau membuat orang Papua memiliki ketergantungan kepada Pemerintah Indonesia,” kata Sebby.

Pihak TPNPB OPM, lanjut Sebby, juga menyampaikan kepada masyarakat asli tanah Papua menjaga hak-hak ulayatnya dari upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia membuka lahan baru demi menjalankan aneka bisnis. 

Misalnya, bisnis di bidang pertambangan seperti emas, minyak bumi, tembaga, sawit, dan kekayaan alam keluar Papua keluar dengan iming-iming pembangunan jalan, rumah dan jembatan yang akan digunakan oleh transmigran Indonesia di tanah Papua.

Berbagai investasi itu hanya untuk meloloskan perusahan-perusahan raksasa negara asing dan Indonesia hanya sebagai jembatan. Pihak Indonesia, kata Sebby, hanya menggunakan kekuatan aparat melakukan intimidasi terhadap warga asli tanah Papua.

“Rakyat Papua juga harus sadar bahwa secara hukum adat, tanah Papua masih berstatus tanah adat dan bukan tanah milik Pemerintah indonesia. Seluruh warga Papua wajib mempertahankan hak-hak masyarakat adat,” ujar Sebby. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
https://www.google.com/amp/s/www.odi...arkan/%3famp=1
Opm ingin masyarakat tetap makan hasil kebun saja..