Acara Diskusi Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Dibubarkan, Din Syamsudin: Rezim Jokowi Anarkis!

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengisi ceramah saat salat jumat berjamaah aksi tolak pemilu curang di Patung Kuda, Jakarta, Jumat (19/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin menyesalkan aksi pembubaran paksa acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' oleh orang tak dikenal.

Syamsudin sendiri merupakan salah satu tokoh nasional yang diundang pada acara yang digelar di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024) pagi.

"Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rezim yang anarkis terhadap rakyatnya," kata Syamsudin dalam keterangannya.

Dia pun kecewa dengan kepolisaan yang tidak bertindak dan terkesan melakukan pembiara

"Dan polisi, mohon maaf saya katakan terus terang tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan. Ternyata diam saja,"

"Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme," sambungnya.

Syamsuddin lantas mengungkapkan kesaksian saat orang-orang yang tidak dikenal membubarkan agenda yang dihadirinya. Menurutnya mereka datang membawa spanduk yang provokatif.

"Saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar Din Syamsuddin Pemecah Belah Rakyat," katanya

Dia menyebut kepolisian tak berbuat apa-apa pada saat acaranya dibubarkan.

"Justru sebaliknya, kalau polisinya ada di depan sana membiarkan, tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat. Polisi yang membiarkan kekejahatan, dan ini jelas terjadi dimana-mana," tegasnya.

Menurut dia, peristiwa itu bentuk anarkis dari rezim Presiden Joko Widodo

"Karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rezim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi." katanya.

"Saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap pemerintahan baru di bawah presiden Prabowo untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan untuk mengoreksi," tandasnya.

https://www.suara.com/news/2024/09/2...jokowi-anarkis




ICW Balas Rompi 'Putra Mulyono' Kaesang dengan Kaus 'Korban Mulyono'

CNN Indonesia
Sabtu, 28 Sep 2024 05:30 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Rompi Putra Mulyono yang dipakai Kaesang Pangarep saat blusukan. Foto: Detikcom/Rumondang N

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesian Corruption Watch (ICW) membalas gestur anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketum PSI, Kaesang Pangarep, yang mengenakan rompi bertuliskan 'Putra Mulyono' saat blusukan di daerah Tangerang, Selasa (24/9) lalu.
ICW mengkritik gestur Kaesang tersebut dengan menjual kaus bertuliskan 'Korban Mulyono' dilengkapi desain peta Indonesia berwarna merah muda.

Koordinator Divisi Penggalangan Dukungan Publik Sigit Wijaya menjelaskan penjualan kaus itu untuk melawan gestur Kaesang yang dinilai meremehkan kritik publik.

"Yang dilakukan Kaesang sepertinya ingin mengolok-olok kritik yang dilakukan publik, dan terkesan "arogan" dengan mengenakan rompi bertuliskan "Putra Mulyono" untuk melawan kritik publik," kata Sigit kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/9).


Sigit menegaskan penjualan kaus tersebut sekaligus sebagai pengingat bahwa Jokowi melalui ragam kebijakannya telah menyengsarakan rakyat.

Ia menyinggung sejumlah produk Undang-undang di bawah kepemimpinan Jokowi yang justru membuat kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia memburuk.

"Tidak tanggung-tanggung satu Indonesia harus menanggung akibatnya. UU KPK, UU Tenaga Kerja, UU Minerba, dan upaya merevisi berbagai UU," ujar dia.

"Bahkan terkesan seperti "memanfaatkan" berbagai putusan untuk menguntungkan koleganya. Seperti permisif pada upaya-upaya yang merusak tatanan demokrasi kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan hasil penjualan kaus itu sepenuhnya bukan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun organisasi.

Sigit menyebut seluruh hasil penjualan kaus tersebut akan digunakan untuk menjalankan program ICW yang mendorong partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia.

(mab/dna)


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...orban-mulyono.
perkembangan terbaru...