Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPRR Kementerian Keuangan Riko Amir menuturkan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp 499 triliun hingga akhir tahun berdasarkan APBN 2024.

Hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 315,6 triliun. Dengan demikiran, artinya pemerintah masih harus membayar sisanya sebesar Rp 183 triliun pada akhir tahun ini.

Sisa pembayaran sebesar Rp 183 triliun ini berarti akan dieksekusi oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Jokowi akan menuntaskan masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-rp183-triliun

Di sisi lain, APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah didesain pemerintah saat ini dan telah disepakati bersama DPR sebesar Rp 3621,3 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 1353,2 triliun atau sekitar 37,58 % akan digunakan untuk membayar utang dalam bentuk cicilan pokok Rp 800,3 triliun dan bunga Rp 552,9 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Hari Wibowo, yang juga merupakan Ekonomi senior INDEF, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta.

Drajad mengatakan, dengan catatan itu, maka hampir 50% total pendapatan negara yang dirancang dalam APBN 2025 sebesar Rp 3005,1 triliun habis untuk membayar utang-utang peninggalan pemerintah saat ini.

"Jadi anda bisa bayangkan dari pendapatan negara Rp 3000 triliun, Rp 1.300 lebih habis untuk debt service. Hampir 50%, ruang apa yang kita punya di fiskal?" kata Dradjad.

Kondisi ini yang menurutnya membuat pemerintahan Prabowo berambisi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, untuk memacu sumber-sumber pendapatan baru.

Drajad mengatakan, untuk mengejar penerimaan negara sesuai kebutuhan target belanja, maka BPN harus bisa mengejar sumber pendapatan dari sisi untapped revenue dan uncollected revenue, bukan mengejar sumber pendapatan yang sudah ada saat ini dengan menaikkan tarif.

Apalagi, ia menekankan, kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program prioritas sangat besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan target belanja negara senilai Rp 6.096,88 triliun.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...at-bayar-utang

Banyaknya warisan utang menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memaksimalkan pendapatan negara.

Dalam menghadapi beban pembayaran utang yang besar dan memastikan pembangunan tetap berjalan, pemerintah berencana membentuk BPN.

Badan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan penerimaan negara, baik dari pajak maupun sumber-sumber lain seperti bea cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

BPN akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi penerimaan. Dengan adanya badan ini, pemerintahan Prabowo ingin memastikan bahwa setiap potensi pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal, guna mendukung belanja negara yang semakin besar, terutama untuk membayar utang.

Badan ini akan mempermudah pengawasan, mendorong reformasi perpajakan, dan memperbaiki tata kelola penerimaan negara.

Tantangan besar seperti beban bunga utang tidak hanya membutuhkan strategi pengeluaran yang bijak, tetapi juga peningkatan kinerja penerimaan.

Dengan Badan Penerimaan Negara, diharapkan pendapatan negara bisa ditingkatkan secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada utang, dan menjaga stabilitas fiskal di masa depan.