Kominfo Akhirnya Buka Suara Tentang Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Ini Tanggapan Mereka Gansist!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya memberikan penjelasan mengenai isu kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ternyata, ada sekitar enam juta data NPWP yang dijual di darkweb, termasuk informasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan data pribadi.

Prabu Revolusi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, mengungkapkan pada Sabtu (21/9) bahwa akan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan BSSN untuk menyelidiki dan mengatasi masalah kebocoran data ini. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan melindungi data pribadi masyarakat.







Semoga masalah peretasan di Indonesia dapat segera diatasi ya gansist, terutama karena saat ini keamanan siber sangat krusial. Apalagi pemerintah telah menerapkan tanda tangan digital dan sebagian besar data kini disimpan secara elektronik, sehingga penggunaan dokumen fisik menjadi semakin jarang.

Komitmen pemerintah untuk memperluas infrastruktur digital juga sangat penting, dengan tujuan agar akses internet dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur digital.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa situs-situs pemerintah sering kali menjadi target utama bagi para peretas. Data yang dirilis oleh Badan Siber Negara (BSSN) menunjukkan bahwa banyak situs pemerintah yang diretas karena berbagai alasan, salah satunya adalah kurangnya sistem keamanan yang memadai. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi yang ada di situs-situs tersebut.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan data digital, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjaga keamanan siber. Upaya untuk memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan kesadaran akan ancaman peretasan harus menjadi prioritas. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa infrastruktur digital di Indonesia dapat berfungsi dengan baik dan aman bagi semua penggunanya.


Sumber Tulisan: detikINET

Sumber gambar: Kumparan