Kekisruhan dalam organisasi pengusaha Indonesia yang aktif membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melebar hingga menyinggung Presiden Jokowi.

Diketahui dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu 14 September 2024 memutuskan bahwa Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid. Keputusan itu disepakati oleh 28 Kadin Daerah/Provinsi yang mengikuti Munaslub.

Namun, Arsjad Rasjid menyebut kegiatan Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Arsjad pun mengaku telah menyurati Presiden Jokowi perihal kisruh yang terjadi. Menurutnya, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya meminta bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

Namun, Presiden Jokowi mengatakan belum menerima surat dari Arsjad terkait kisruh di tubuh Kadin. "(Suratnya) belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi juga mengingatkan bahwa Kadin merupakan organisasi pengusaha sehingga kisruh yang ada harus diselesaikan di internal. Ia pun meminta masalah Kadin untuk tidak disangkutpautkan dengan dirinya.

Jokowi mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dengan masalah internal di Kadin. "(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Presiden Jokowi

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read...nternal?page=3

Perlu diketahui stakeholders atau pemegang kepentingan dari Kadin adalah Kadin Daerah di tiap provinsi dan asosiasi usaha.

Sementara koordinasi untuk penyelarasan haluan Kadin sebagai mitra pemerintah untuk menyusun Program Ekonomi Pemerintah, dilakukan dengan sejumlah Kementerian di Bidang Ekonomi.

Oleh karenanya, fungsi alamiah organisasi Kadin adalah men-jembatan-i  kepentingan pelaku usaha dan kepentingan politik anggaran pemerintah, agar menghasilkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Dua pihak tersebut, Kadin dan Pemerintah, cakupan ruang geraknya memang cenderung terbatasi pada relasi tingkat tinggi, alias jarang bersentuhan langsung dengan akar rumput.

Oleh karenanya, manuver Arsjad Rasjid memobilisasi rencana pembentukan Kadin tandingan, pada dasarnya tidak membutuhkan dukungan suara rakyat / Vox Populi. 

Apalagi, sejak kemenangan Prabowo - Gibran mencapai status final (pasca MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar - Mahhud dan Anies  -  Imin), sebagian besar pucuk pimpinan Kadin Daerah sudah melayangkan permintaan agar Arsjad Rasjid menyiapkan penyelarasan haluan Kadin dengan haluan calon pemerintahan baru (Prabowo - GIbran).

Haluan Kadin harus bersinergi dengan rancangan program ekonomi Prabowo - Gibran yang sedang digarap intensif oleh Tim Transisi Ekonomi.

Namun tidak ada tindakan serius dari Ketum Kadin Arsjad Rasjid yang juga Eks Ketua TPN Ganjar - Mahfud.

Bahkan sudah menghitung mundur H-31 dari pelantikan Prabowo - Gibran, tidak ada indikasi upaya dan langkah apa pun dari Ketum Kadin Arsjad Rasjid.

Seolah, Arsjad sengaja tidak mengupayakan keselarasan haluan Kadin dengan haluan calon Pemerintahan Prabowo - Gibran.

Dampak manuver Arsjad Rasjid mengabaikan permintaan sebagian besar Kadin Daerah itu, mendorong para Stakeholder Kadin (pemilik suara dalam organisasi Kadin), sebanyak 28 Ketua Kadin Daerah dari 38 Kadin Daerah, secara bulat menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Baru Kadin. Memberhentikan Arsjad Rajid.

Sumber :
https://www.viva.co.id/bisnis/175256...naslub-digelar
https://www.metrotvnews.com/read/NLM...-rasjid-legowo

Arsjad Rasjid pun menggalang perlawanan dan memobilisasi rencana dibentuknya Kadin tandingan, untuk berkompetisi dengan Kadin Orisinil (yang statusnya diakui Menkumham), secara terbuka di ruang publik. 

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/202...dinasi-keppres

Arsjad Rasjid melancarkan propaganda bias di media massa dan media sosial, meski khalayak luas yang menjadi sasaran propaganda Arsjad Rasjid, bukanlah stakeholder yang bisa mengubah arah organisasi Kadin.

Langkah-langkah Arsjad Rasjid menunjukkan jelas adanya manuver menggalang dukungan politis dari khalayak luas (Vox Populi), untuk mengejar legitimasi politis terhadap Kadin tandingan, agar Kadin tandingan dapat digunakan untuk memasang posisi berlawanan dengan Kebijakan Prabowo - Gibran dan Kadin Orisinil.

Terbelahnya Pengusaha dan Investor menjadi target Arsjad Rasjid untuk mengganjal pemerintahan perdana Prabowo - Gibran di tahun pertama.

Bicara fakta, Anindya Bakrie bergerak melalui mekanisme organisasi dan tidak melancarkan propaganda terbuka ke audiens publik, sedangkan seluruh perlawanan Arsjad Rasjid berpijak pada model politisasi Kadin di media massa dan media sosial untuk menggalang dukungan massa (publik luas), serta turut diikuti rencana berdirinya Kadin tandingan untuk menjadi senjata Politik - Ekonomi mengganjal Program Ekonomi Prabowo - Gibran usai dilantik.

Situasi semaklin terang benderang. Ada motif gagal move on pIlpres di balik perlawanan dan politisasi Kadin yang dikerahkan Arsjad Rasjid lewat cara ancang-ancang menyiapkan sandungan Politik - Ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran.

Benar kata Presiden Jokowi,  "Kadin Bukan Organisasi Politik. Permasalahan Internal seharusnya diselesaikan di internal".

Kalimat Jokowi ini jelas merupakan bentuk teguran sekaligus sindiran keras dari Presiden kepada Arsjad Rasjid.