Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dengan tegas menentang kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pribadinya, @susipudjiastuti, ia menyuarakan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan yang bisa timbul akibat kebijakan ini.

"Pasir, sedimen, atau apapun sebutannya sangat penting untuk keberlangsungan kita," tegas Susi, Kamis (19/9/2024).

Susi berpendapat bahwa jika pemerintah ingin mengelola pasir atau sedimen yang mengendap di pesisir, seharusnya material itu dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri, seperti meninggikan wilayah yang terdampak abrasi, terutama di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Menurutnya, banyak daerah di Pantura yang telah mengalami abrasi parah, bahkan sebagian wilayah sudah tenggelam.

Susi menekankan bahwa wilayah Pantura membutuhkan perhatian lebih karena abrasi yang terjadi selama bertahun-tahun telah merusak lahan pertanian dan menyebabkan tenggelamnya daratan. Ia mengimbau pemerintah agar mengembalikan daratan yang hilang, termasuk sawah-sawah yang dimiliki oleh petani lokal.

"Jangan diekspor! Pasir dan sedimen itu bisa digunakan untuk menyelamatkan tanah dan sawah rakyat di Pantura," ujar Susi tegas. Ia berharap para wakil rakyat memahami urgensi masalah ini dan mendukung upaya perbaikan lingkungan di Pantura.

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 yang membuka kembali ekspor pasir laut. Langkah ini dinilai sebagai peluang bisnis besar, mengingat setidaknya ada 66 perusahaan yang sudah mendaftar untuk mengelola pasir laut di berbagai lokasi.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mengidentifikasi tujuh lokasi pengambilan pasir laut yang tersebar di beberapa perairan Indonesia, termasuk di Laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna. Lokasi-lokasi ini meliputi perairan Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, hingga perairan di sekitar Pulau Karimun dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

Susi mengkritik langkah ini sebagai kebijakan yang mengabaikan potensi kerusakan lingkungan. Menurutnya, pasir laut memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, dan penggunaannya seharusnya difokuskan untuk kepentingan dalam negeri, bukan diekspor. (zak/fajar)

https://fajar.co.id/2024/09/20/tolak...ri-abrasi/amp/

Di pantura banyak desa-desa yg hilang karena termakan air laut

Orang seperti Susi Pudjiastuti, Jonan, Sudirman said kok bisa ga terpakai lagi di pemerintahan