JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). DJP menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dugaan peretasan data yang melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Terkait informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan investigasi lebih lanjut," ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).


Dilaporkan bahwa sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email, seperti yang dipublikasikan oleh akun X @secgron pada Kamis (19/9/2024).


Akun tersebut juga membagikan sejumlah nama pejabat yang datanya diduga diretas oleh peretas Bjorka. Selain Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga masuk dalam daftar korban.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya turut dibocorkan dalam sampel yang disediakan oleh pelaku," tulis @secgron.

Unggahan ini ramai diperbincangkan oleh netizen. Salah satu pengguna X mengungkapkan kekhawatirannya terkait keamanan data masyarakat yang tidak dijaga dengan baik oleh pemerintah.

"Ini sangat mengkhawatirkan! Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran seperti ini," tulis akun wzwn_w*rr**r.