JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa subsidi BBM tidak akan dicabut. Namun, kuota BBM bersubsidi akan dikurangi untuk menyediakan BBM dengan kandungan sulfur rendah di masa depan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa biaya produksi BBM rendah sulfur lebih tinggi dibandingkan BBM dengan kandungan sulfur yang lebih besar. Karena itu, diperlukan anggaran tambahan sebagai kompensasi jika pemerintah ingin menyediakan BBM rendah sulfur kepada masyarakat.

"Kita tidak menaikkan harga BBM, tapi biaya produksi BBM rendah sulfur memang lebih tinggi. Pemerintah yang akan menanggung biaya tambahan ini, yang berarti ada subsidi," ujarnya pada Jumat (13/9/2024).

Pemerintah berencana memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Dengan demikian, kenaikan biaya produksi tidak akan memengaruhi harga jual ke masyarakat.

“Untuk meningkatkan kualitas menjadi BBM rendah sulfur, tentunya dibutuhkan biaya tambahan,” tambahnya.

Kaimuddin juga memaparkan beberapa opsi untuk menutupi biaya tambahan produksi BBM rendah sulfur. Opsi pertama adalah menaikkan harga BBM, opsi kedua adalah seluruh biaya ditanggung oleh negara, dan opsi ketiga adalah memotong anggaran subsidi BBM untuk dialokasikan ke produksi BBM rendah sulfur.

Pemerintah memilih opsi ketiga karena subsidi BBM yang ada saat ini dinilai tidak tepat sasaran. Banyak BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan oleh kalangan bawah justru dinikmati oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

“Sederhananya, orang dengan pendapatan rendah mungkin menggunakan kendaraan umum atau motor. Ketika pendapatannya meningkat, mereka membeli mobil, yang mungkin awalnya kecil, kemudian meningkat ke kapasitas mesin yang lebih besar. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak BBM yang digunakan, yang berarti mereka mendapat lebih banyak subsidi,” jelas Kaimuddin.
"Penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah malah dimanfaatkan oleh golongan yang lebih mampu. Oleh karena itu, subsidi ini harus tepat sasaran," lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menghapus peredaran BBM bersulfur tinggi seperti pertalite, pertamax, dan solar dari pasar. BBM tersebut akan digantikan oleh BBM baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah.

Namun, Kaimuddin memastikan bahwa BBM rendah sulfur yang baru tersebut akan dijual dengan harga yang sama seperti pertalite dan pertamax saat ini, meskipun ada biaya produksi tambahan untuk menghasilkan produk tersebut.

Biaya tambahan produksi ini akan ditanggung oleh pemerintah, yang akan memberikan kompensasi kepada PT Pertamina dalam bentuk modal kerja. Dengan demikian, biaya tambahan dari proses produksi dapat ditutupi oleh pemerintah tanpa memengaruhi harga jual ke konsumen.

Dalam kesempatan lain, SVP Business Development Pertamina, Wisnu Medan Santoso, menyebutkan bahwa untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan investasi tambahan sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Investasi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di kilang minyak.

"Melalui investasi Pertamina di RDMP Balikpapan, kami telah mengeluarkan sekitar USD5 miliar. Ini memungkinkan produksi BBM dengan kualitas EURO 5. Namun, untuk meningkatkan kapasitas kilang lainnya, investasi yang diperlukan cukup besar, hampir mencapai USD2 miliar," ujar Wisnu.