Sumber Gambar

Selamat Datang di Thread TS!



Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menolak kritik dari sejumlah pakar dan ilmuwan yang disampaikan melalui podcast, memunculkan berbagai reaksi dan kontroversi. Dalam konteks demokrasi, kritik adalah elemen esensial yang memastikan adanya kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan. Namun, Prabowo justru menilai kritik tersebut tidak relevan dan lebih memilih berguru langsung kepada Presiden Joko Widodo. Sikap ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Prabowo memahami peran kritik dalam demokrasi serta apa dampaknya bagi perkembangan politik di Indonesia.

Prabowo berpendapat bahwa pemimpin dalam demokrasi Indonesia harus rukun satu sama lain dan tidak memberikan ruang oposisi. Pandangan ini tampak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi itu sendiri, di mana oposisi dan kritik merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Demokrasi yang sehat memerlukan diskusi, debat, dan, tentu saja, kritik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menutup ruang kritik, ada risiko bahwa pemerintahan akan kehilangan mekanisme pengawasan yang penting.


Sumber Gambar

Keputusan Prabowo untuk lebih mendengarkan Jokowi daripada para pakar politik juga menarik untuk dicermati. Meskipun Jokowi telah membuktikan kemampuannya dalam berpolitik, tidak ada salahnya untuk juga membuka telinga terhadap pandangan-pandangan kritis dari para ahli. Para ilmuwan dan pakar politik memiliki pemahaman mendalam berdasarkan penelitian dan analisis yang dapat memperkaya perspektif seorang pemimpin. Menutup diri dari pandangan-pandangan ini dapat mengurangi kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena tidak ada pertimbangan dari sudut pandang yang lebih luas.

Selain itu, pandangan Prabowo ini bisa menciptakan preseden yang kurang baik bagi pemimpin lain di Indonesia. Jika kritik dan oposisi dianggap sebagai ancaman, maka demokrasi kita berisiko menjadi semakin tertutup dan otoriter. Pemimpin yang enggan menerima kritik akan cenderung menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan legitimasi pemerintahan itu sendiri, karena masyarakat merasa tidak didengar dan tidak terwakili.


Sumber Gambar

Sikap Prabowo yang menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya guru politiknya juga memperlihatkan pola pemikiran yang sempit. Sementara belajar dari pengalaman Jokowi adalah langkah yang baik, seorang pemimpin yang bijak seharusnya juga terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan. Politik adalah bidang yang kompleks, dan keputusan yang bijaksana sering kali muncul dari kombinasi berbagai perspektif dan pengalaman. Dengan demikian, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar, adalah hal yang sangat penting.

Terakhir, langkah Prabowo ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang masih diwarnai oleh budaya patronase dan loyalitas personal. Bukannya mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif, Prabowo tampaknya lebih memilih jalur yang menekankan hubungan personal dan kesetiaan kepada tokoh tertentu. Jika tren ini terus berlanjut, kita harus mempertanyakan arah demokrasi Indonesia ke depan: apakah akan semakin inklusif dan terbuka, atau justru semakin tertutup dan eksklusif.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Sumber 1
Sumber 2

Terima Kasih Sudah Mampir, Jangan Lupa Komen danCendolnya Gan!