KNPB Minta Paus Fransiskus Dorong Referendum Papua untuk Akhiri Konflik

Ketua Umum KNPB, Agus Kossay (Doc. Prib)

The Papua Journal–Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay, menyatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat menjadi momen untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Perjuangan kemerdekaan Papua adalah soal sejarah dan martabat manusia yang hari ini diinjak-injak oleh pemerintah Indonesia," tegas Kossay setelah dibebaskan dari Lapas Abepura, Jayapura, pada 3 September 2024, usai menjalani masa tahanan selama satu tahun atas tuduhan penghasutan.

Agus Kossay mengingatkan kepada seluruh rakyat Papua agar tidak terjebak dalam konflik adu domba yang sengaja diciptakan oleh kolonial Indonesia untuk memecah belah rakyat Papua.

"Tuntutan utama rakyat Papua adalah referendum, yang diperjuangkan oleh KNPB sebagai jalan damai," terangnya.


KNPB juga meminta kepada Paus Fransisku agar pesan perdamaian harus disampaikan kepada negara Indonesia terkait situasi di tanah Papua.

"Kami meminta Paus Fransiskus untuk menyampaikan kepada pemerintah Indonesia agar memberikan referendum kepada rakyat Papua sebagai solusi akhir," ujarnya.

Kosaay menambahkan, referendum adalah hak yang dijamin oleh konvenan internasional dan merupakan solusi damai tanpa mengorbankan pihak manapun.

Lebih lanjut, Kossay mengatakan bahwa kunjungan Paus, yang juga akan membahas isu Palestina dengan Presiden Jokowi, harus turut menyoroti krisis kemanusiaan di Papua akibat konflik bersenjata antara militer Indonesia dan pejuang kemerdekaan Papua, yang telah berdampak pada warga sipil di daerah konflik.


"Kita meminta perhatian dunia, termasuk Paus, untuk menyelamatkan Papua dari ancaman kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme," pungkasnya. (*)

https://www.thepapuajournal.com/taha...akhiri-konflik



Amnesty Sebut Pidato Paus Fransiskus Menegur Konflik Bersenjata di Papua
[img]https://statik.tempo.co/data/2024/09/05/id_1334104/1334104_720.jpg[/img[
Pemimpin umat Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus (kiri) menyapa penyandang disabilitas saat tiba di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Menteng, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Kunjungan Paus Fransiskus itu dalam rangka menemui para penerima manfaat organisasi amal termasuk penyandang disabilitas dan kaum tidak mampu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pidato Paus Fransiskus merupakan teguran halus kepada Indonesia dalam mengelola konflik bersenjata di Papua.

“Misalnya, Paus menyampaikan pesan perdamaian dalam dua dimensi, yaitu persaudaraan universal dan keadilan sosial,” kata Usman kepada Tempo, Kamis, 5 September 2024.

Usman mengatakan dalam kasus Papua, negara mengabaikan dua dimensi pesan Paus ini melalui kebijakan pendekatan keamanan yang militeristik dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah sosial dan lingkungan. “Padahal, orang asli Papua juga merupakan saudara,” kata Usman.


Di samping itu, Paus juga menggunakan isu-isu yang menyebabkan terjadinya konflik, kekerasan, dan peperangan. Misalnya, penggunaan narasi historis yg sepihak.

“Narasi historis sepihak inilah yang kita lihat menjadi pola pendekatan Indonesia dalam menghadapi dinamika konflik Papua,” kata Usman.


Dalam pidatonya, Paus Fransiskus mengutip pernyataan Santo Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Indpnesia pada 9 Oktober 1989. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia mendorong perdamaian dan keadilan dengan mengakui hak-hak manusia, toleransi dan politik semua warga.

"Beliau (Paus Yohanes Paulus II) berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah, dengan mengakui hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda orang Indonesia meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya," kata Paus Fransiskus.


Operasi militer membuat warga sipil Papua diselimuti kekerasan bersenjata. Sejak 3 Februari 2018 hingga 20 Agustus 2024, Amnesty mencatat 132 kasus pembunuhan di luar hukum yang menewaskan setidaknya 242 warga sipil. Sebagian kasus itu dilakukan oleh aparat keamanan (83 kasus dengan 135 korban) dan sebagian lagi oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan (49 kasus dengan 107 korban).

Selain warga sipil setempat, korban juga termasuk seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, yang dibunuh saat mengangkut empat warga sipil di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 5 Agustus 2024.

“Belum jelas siapa yang sesungguhnya membunuh pilot tersebut dan karenanya Amnesty mendesak investigasi penuh atas kejadian itu,” ujar Usman.

Di samping itu, seorang warga negara Selandia Baru lainnya, Phillip Mehrtens, disandera sejak 7 Februari 2023 oleh faksi bersenjata kelompok pro-kemerdekaan Papua. Pada Januari 2019 hingga Februari 2024 terdapat setidaknya 17 kasus penyiksaan atas 50 korban, yang diduga dilakukan oleh anggota aparat keamanan dan aparatur negara di Tanah Papua.



https://nasional.tempo.co/read/19127...njata-di-papua

masalah Papua dan Paus