Ketua DPP PDI-P Tegaskan Anies Batal Diusung karena Perintah Megawati, Bukan Mulyono



JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Yevri Sitorus menegaskan, partainya batal mengusung Anies dalam Pilkada 2024 karena perintah ketua umum Megawati Soekarnoputri, bukan sosok "Mulyono".

Deddy mengakui, terjadi dinamika di internal partainya menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Di Jakarta misalnya, ada keinginan dari pengurus daerah mengusung Anies Baswedan. Tapi di sisi lain, sebagian kader juga ingin PDI-P memajukan kadernya sendiri

"Bahwa dinamika yang terjadi realnya, bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD (PDI-P) DKI, pengurus provinsi kita DKI, itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies, karena dianggap sudah paham situasi Jakarta dan Pilpres kemarin, suaranya juga cukup bagus," kata Deddy kepada Kompas.com, ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jumat (30/8/2024) sore.

"Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat, karena ini ibu kota, maka perlu kader dimajukan untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus," tambahnya.

Pada akhirnya, dari dinamika tersebut, diputuskan bahwa PDI-P mengusung kader internal pada Pilkada Jakarta, yakni Pramono Anung-Rano Karno. Kata dia, Pramono pun juga ditugaskan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur.

Oleh karena itu, ia memastikan tak ada intervensi dari Presiden Jokowi, yang nama masa kecilnya adalah Mulyono.

"Jadi saya tidak melihat gimana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pram kan ditanya, 'Kamu mau enggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader?' Dan itu perintah langsung Bu Mega. Dan Mas Pramono Anung mengatakan, 'Saya siap kalau ditugaskan," beber anggota DPR RI ini.

Sementara itu, di Pilkada Jabar berbeda. Deddy menegaskan bahwa tidak ada nama Anies yang digodok di internal partainya untuk maju di Pilkada Jabar. Menurutnya, informasi nama Anies menguat akan dimajukan PDI-P di Pilkada Jabar justru didapat dari pemberitaan media, baik media massa maupun media sosial.

"Jadi itu bukan proses internal. Memang ketika begitu gencar narasi itu muncul di media mainstream maupun di media sosial, ada pembicaraan di dalam internal partai. 'Oh, gimana ya (Anies Jabar)?' Gitu lah. Tapi kan hitungan kita, beliau (Anies) kan memang Jakarta. Apa namanya, basis pemilihnya," jelas dia.

"Kalau harus bertarung di Jawa Barat, maka perlu waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan beliau lagi di sana sebagai gubernur," sambung Deddy.

Alhasil, PDI-P pun mengusung mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan artis Ronal Surapradja untuk Pilkada Jabar 2024.

Di sisi lain, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono justru mengakui partainya sempat ingin mengusung Anies, namun gagal di detik akhir.

https://nasional.kompas.com/read/202...megawati-bukan

Fix ini berarti DPD jabar nya usung abud tanpa ijin mbok mega sma pusat

Klu di liat ketua DPD ny emg mksa nyagub sih , baliho udh di mana2 , dipasangin sma RK kga jadi, sama KDM ga jdi, mkny pengen klimaks sma abud