Data BPS: Megaproyek IKN di Kaltim Gagal Kurangi Kemiskinan Ekstrem
Oleh
Iwan Purwantono
Kamis, 29 Agustus 2024 - 11:42 WIB
Share

Plt. Kepala Badan Pusat Statistis (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto: Antara).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Ada kabar tak sedap menjelang pensiunnya Presiden Jokowi yang tinggal menghitung pekan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan kemiskinan ekstrem di 6 provinsi. Termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebentar lagi menjadi ibu kota negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di hampir seluruh provinsi. Namun ada enam provinsi yang tercatat mengalami peningkatan kemiskinan pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

“Memang benar ada kenaikan kemiskinan esktrem di beberapa provinsi. Yang paling parah adalah Sulawesi Barat (Sulbar),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan catatan BPS, kata dia, masyarakat miskin ekstrem di Sulbar mengalami kenaikan 0,71 persen. Sedangkan 5 provinsi lain yang kemiskinan ekstremnya naik adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Sumatra Barat.
Advertisement

Baca Juga:

Perjuangkan Kesejahteraan, Ribuan Pengemudi Ojol Geruduk Istana Presiden

Masuknya Kaltim sebagai salah satu provinsi yang kemiskinan ekstremnya naik, cukup menarik. Kesimpulannya, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp466 triliun yang saat ini sedang berlangsung, tak mampu meningkatkan kesejahteraan warga lokal.

Berdasarkan catatan kemiskinan ekstrem BPS di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, penurunan terbesar kemiskinan ektrem terjadi di Bengkulu. Jika dihitung secara total, peringkat terbawah kemiskinan ekstrem di Indonesia, terdata di enam provinsi di Papua.

Amalia mengatakan kondisi sumber daya manusia di rumah tangga miskin ektrem masih menjadi tantangan. “Untuk miskin ekstrem kepala rumah tangganya mayoritas memiliki pendidikan SD, sebesar 41,82 persen,” kata dia.

Perlu peningkatan kualitas mutu modal manusia untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Jumlah anggota keluarga kelompok ini sekitar 4 sampai 5 orang.

Baca Juga:

Ini Perampokan Warga Sepaku, Tanahnya Hanya Dihargai Rp6.700/M2 untuk Megaproyek IKN

Rata-rata usia kepala rumah tangganya 53 tahun dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. 26,5 persen sebagai buruh dan 13 persen di industri tambang dan pengolahan. “Mayoritas juga bekerja informal, bahkan ada 9,3 persen tidak memiliki toilet,” ujarnya.

Sementara untuk warga miskin ekstrem dengan kepala rumah tangga tunggal kebanyakan didominasi lansia, berusia 71 tahun. Hampir seluruhnya perempuan dan tidak bekerja. Karena itu, Amalia berharap, desain kebijakan bisa disesuaikan dengan karakteristik penduduk.

Adapun pemerintah memiliki target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024. Namun data terakhir masyarakat miskin saat ini sebesar 0,83 persen,