Partai Gelora Sebut MK Putuskan Hal yang Tak Ada Dalam Permohonan

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Partai Gelora Sebut MK Putuskan Hal yang Tak Ada Dalam Permohonan

KangPri

23-08-2024 09:12

Partai Gelora Sebut MK Putuskan Hal yang Tak Ada Dalam Permohonan

Quote:

Jakarta - Partai Gelora, sebagai pemohon, mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Partai Gelora menyebut MK memutuskan hal yang tidak ada dalam permohonan.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. Dia mulanya menghargai keputusan MK karena memberikan kesempatan pada partai yang tidak punya kursi.

"Kami menghargai putusan MK soal ini yang memberikan kesempatan pada partai yang tidak punya kursi (non seat) untuk mencalonkan," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

"Sekarang yang tidak punya kursi juga dikasih kesempatan. Kami menyampaikan apresiasi putusan MK soal ini," lanjut dia.

Namun, Mahfuz menyoroti putusan MK, yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, justru memutuskan norma baru pengaturan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dia mempertanyakan putusan MK yang menghapus ketentuan tentang ambang batas (treshold) syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi dan atau 25% suara. Kemudian MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

"Hal ini sama sekali tidak ada dalam permohonan uji materi," katanya.

Karena itu, menurutnya, MK telah melakukan tindakan Ultra Petita dengan memutus objek perkara yang tidak diajukan oleh pemohon (pada pasal 40 ayat 1 UU Pilkada).

"Pengaturan norma baru oleh MK tentang persyaratan pencalonan kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum baru," katanya.

"Kami nilai Ultra Petita dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Partai Gelora mengusulkan agar DPR RI dan KPU RI melakukan langkah-langkah legislasi segera," sambung.

Sebagai informasi, Partai buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan uji materi pasal 40 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara RI No5898 terhadap UUDNRI 1945.

Permohonan uji materi disampaikan ke MK pada tanggal 20 Mei 2024, dengan menunjuk Said Salahudin MH dan Imam Nasef SH, MK dkk sebagai kuasa hukum. Permohonan tersebut, mendapatkan tanda terima bernomor NO.68-1/PUU/PAN.MK/AP3. Diterima Rifqi Setiadi petugas pendaftaran perkara di MK pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 13.53 WIB.

Baca artikel detiknews, "Partai Gelora Sebut MK Putuskan Hal yang Tak Ada Dalam Permohonan" selengkapnya https://news.detik.com/pilkada/d-7503462/partai-gelora-sebut-mk-putuskan-hal-yang-tak-ada-dalam-permohonan.

Ultra petita, ketok palu, Azizah-Farhan, Garuda Biru darurat konstitusi, pergerakan DPR, Ketek Erina, lengserkan Jkw, USSOCOM-Prabowo, Dimana SBY , Buruh mengajukan Anies....

Bener bener banyak yg direkap dalam sehari yak emoticon-Embarrassment

Dulu dikeluarga ane yg jawa
Kalo ada Budhe, ibuk, mbok, bapak, pakde, yg suka last minute ada agenda (mepet dan 80% pasti telat), biasanya ane suka di buru buru, gak ada hujan angin disuruh ganti baju manasin motor anter sono sini, tanpa paham ada apa ini

Yg penting manut,
nanti kalo mereka telat, ane yg disalahin karena lambat, harusnya tadi ngebut, gak lewat jalan sini/situ

Sekarang ane baru sadar, woi lu yg ngawur kok yg salah gue ?
Yg punya agenda elu kok gw yg ruwet ? emoticon-Wkwkwk

Diubah oleh KangPri 23-08-2024 09:14

viniest dan 9 lainnya memberi reputasi

957

Kutip

112

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan