JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru yang lebih besar pada tahun 2025.

Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2025, pada tahun pertama kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bakal melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun.

Angka ini melonjak sekitar 40 persen dari outlook pembiayaan utang tahun 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN," tulis pemerintah, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (19/8/2024).

Secara lebih rinci, pemerintah akan melakukan penarikan utang melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,6 triliun.

Angka ini meningkat sekitar 42 persen dari outlook tahun 2024 sebesar Rp 451,9 triliun.

Sementara itu, penarikan utang yang akan dilakukan lewat pinjaman direncanakan sebesar Rp 133,3 triliun.

Nilai ini meningkat sekitar 31 persen dari outlook pinjaman 2024 sebesar Rp 101,3 triliun.

Pemerintah menjelaskan, pembiayaan utang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

Dalam dokumen Nota Keuangan disebutkan, RAPBN 2025 dirancang mengalami defisit sebesar Rp 616,2 triliun, atau setara 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  

Angka defisit itu sedikit meningkat dari outlook defisit tahun ini sebesar Rp 609,7 triliun atau setara 2,70 persen terhadap PDB.

Target defisit RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah menyatakan, penarikan utang baru dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

"Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien," tulis pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Melonjak 40 Persen, Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp 775,9 Triliun di Tahun Pertamanya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/08/19/064200226/melonjak-40-persen-prabowo-bakal-tarik-utang-baru-rp-7759-triliun-di-tahun?page=all#page2.