Aksi Damai di Jayapura Dibubarkan, Korlap Nasional KNPB: Bukan Pembungkaman tetapi Tindakan Premanisme

Manfred Kudiai
- Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:57 WIB

Ratusan Massa aksi dari KNPB dan Mahasiswa Papua di titik aksi Lingkaran Abepura, Kamis (15/08). (TPJ-Manfred Kudiai)

The Papua Journal-Aksi demonstrasi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Mahasiswa Papua untuk menuntut pembatalan Perjanjian New York 1962 yang dianggap ilegal, berakhir dengan pembubaran paksa dan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Demonstrasi ini berlangsung di beberapa titik di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, termasuk di depan Kampus USTJ, Uncen Bawah, Lingkaran Abe, Perumnas 2 Waena dan di Expo, Waena, pada Kamis (15/08).

Sejak pagi hari, massa aksi berkumpul secara sadar dan kolektif di beberapa lokasi. Massa dari depan Kampus USTJ bergabung dengan massa di Uncen Bawah, kemudian bersama-sama menuju Lingkaran Abepura.

Massa di Uncen Bawah

Ratusan mahasiswa Papua yang berasal dari berbagai kampus di Jayapura berkumpul di titik aksi Gapura Uncen Bawah pada pukul 08.00 WIT untuk menggelar aksi demonstrasi damai memperingati Perjanjian New York 1962. Aksi ini dipimpin oleh Korlap Umum Mahasiswa Papua, Yally Dipla dan Wakil Korlap Fergis Kossay. Ratusan mahasiswa dari berbagai perwakilan kampus turut serta dalam aksi ini.

Para mahasiswa menyatakan bahwa Perjanjian New York 1962 merupakan perjanjian yang ilegal karena tidak melibatkan orang asli Papua.

Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menolak Perjanjian New York dan menentang rasisme, khususnya terkait peristiwa rasisme di Surabaya pada 2019. Salah satu peserta aksi dari Uncen-Papua menyatakan, "New York Agreement 15 Agustus 1962 ilegal. Lawan rasisme dan kolonialisme di Papua."

Para mahasiswa menyatakan bahwa mereka adalah pelopor bagi rakyat Papua dan turun ke jalan karena negara-negara pihak ketiga telah membicarakan tanah Papua tanpa melibatkan orang asli Papua.

"Hari ini kami turun ke jalan karena negara-negara pihak ketiga membicarakan tanah kami. Kita semua ditipu, termasuk Indonesia,[/]" ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Sementara itu, Kepolisian Jayapura telah mengambil tempat sejak pagi. Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, Kompol Clief Gerald Philipus Duwith, menyatakan bahwa pihaknya turun untuk mengamankan massa aksi agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).

"Kami mengizinkan mahasiswa melakukan demo dan menyatakan sikap tetapi dengan perjanjian soal waktu. Kami berikan ruang sampai pukul 12:00 WIT," terangnya.

Namun, mahasiswa menolak batasan waktu aksi yang diberikan oleh aparat kepolisian. Sekitar pukul 10:36 WIT, Korlap bernegosiasi dengan pihak kepolisian terkait durasi waktu aksi damai tersebut. Namun, pada pukul 10:53 WIT, polisi mulai mengambil tindakan tegas dan meminta mahasiswa untuk segera membacakan pernyataan sikap mereka. Massa aksi tidak sempat membacakan pernyataan sikap mereka karena waktu yang dibatasi oleh pihak kepolisian.

Massa di Lingkaran Abe

Sekitar ratusan rakyat Papua yang tergabung dalam KNPB juga menggelar aksi demo damai di Lingkaran Abe, Jayapura, Papua. Tepat pukul 13:00 WIT, orasi politik dimulai secara terbuka. Massa aksi di Lingkaran Abe mengibarkan spanduk tuntutan mereka serta poster-poster yang bertuliskan: "Rasisme musuh kita bersama," "Lawan Rasisme, Usir Kolonialisme," dan "New York Agreement adalah manipulasi antara Indonesia, Belanda, dan Amerika yang ilegal di tanah Papua."

Sekitar pukul 13:30 WIT, massa aksi dari Uncen Bawah ikut bergabung sehingga jumlah massa bertambah menjadi sekitar 300 orang. Koordinator lapangan (Korlap) dan perwakilan dari sektor-sektor KNPB Numbay mengontrol massa agar aksi berjalan damai tanpa terprovokasi oleh pihak mana pun.

Pihak kepolisian setempat memberikan ruang bagi massa aksi hingga pukul 14:00 WIT, namun KNPB Pusat bernegosiasi agar waktu diperpanjang satu jam lagi hingga pukul 15:00 WIT. Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) juga membangun komunikasi dengan pihak aparat agar massa aksi diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Sekitar pukul 15:10 WIT, polisi memberikan peringatan pertama agar massa aksi segera membacakan pernyataan sikap. Sebelum membacakan pernyataan sikap, masing-masing perwakilan organisasi dan sektor bergantian menyampaikan pernyataan sikapnya. Orasi pertama diawali oleh Korlap Umum, Omixzon Balingga, diikuti oleh pimpinan mahasiswa, dan dilanjutkan oleh Ketua I KNPB Pusat, Werpo Sampari Wetipo.

Namun, di tengah orasi Wempis Sampari Wetipo, polisi mengeluarkan peringatan agar massa aksi segera meninggalkan lokasi. Polisi menggunakan mobil water cannon dan menyemprotkan air ke arah massa aksi, memaksa mereka mundur. Saat hendak membacakan pernyataan sikap, polisi bertindak tegas dan agresif. Melihat situasi yang tidak kondusif, pimpinan KNPB menarik massa aksi dan mundur ke arah Asrama Nimin (Nduga) serta berkumpul di halaman asrama tersebut.

Ketua Korlap Nasional KNPB, Omixzon Balingga, dalam orasi tunggalnya menegaskan bahwa revolusi harus terjadi karena tanah ini adalah milik mereka. Ia juga menegaskan bahwa perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan hak mereka sebagai pemilik tanah.

Warpo Sampari Wetipo, Ketua I KNPB Pusat dan juga sebagai Penanggungjawab Aksi Nasional, menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Amerika, Belanda, dan Indonesia atas apa yang disebutnya sebagai penipuan terhadap rakyat Papua. Ia juga menyebut bahwa aksi ini sekaligus memperingati lima tahun insiden rasisme yang terjadi pada 15 Agustus 2019, dengan menyatakan bahwa Agustus adalah bulan rasisme terhadap bangsa Papua.

"Kami juga mau sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa musuh kami bukan orang Indonesia, musuh kami bukan pendatang yang datang ke Papua, tetapi musuh kami adalah sistem. Sistem yang sedang menindas rakyat dan bangsa Papua," terangnya kepada awak media.

"KNPB berjuang untuk kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran, bukan hanya untuk orang-orang Papua," tegasnya.

Massa Aksi di Expo, Perumnas 2 Waena dan Sentanidan Sentani

Massa aksi demo damai di dua titik, yaitu Sentani dan Expo-Waena, dibubarkan secara paksa tanpa negosiasi antara KNPB, LBH, dan Kepolisian. Beberapa anggota KNPB dikabarkan mengalami pemukulan. Di Expo, dua orang dari LBH Papua terkena gas air mata.

Sementara itu, di Perumnas 2 Waena, Jurnalis Tribun Papua, Putri Nurjannah Kurita melaporkan bahwa Polisi terpaksa mengejar massa aksi demo damai New York Agreement 1962 di kawasan Perumnas 2, Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/8/2024).
Sebelum dikejar aparat, puluhan massa aksi dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu mulai bergerak keluar dari arah asrama mahasiswa Yahukimo sekitar pukul 11.59 WIT.

Setibanya di depan kampus Universitas Internasional Papua, polisi langsung memblokade massa dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membuarkan massa. “Sontak, massa langsung membubarkan diri dengan berlari masuk ke gang rumah-rumah warga,” tulis jurnalis Tribun Papua.

Tanggapan Kepolisian

Pihak kepolisian berharap keamanan dan ketertiban tetap terjaga. "Kami menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Ketertiban umum adalah hak bagi masyarakat umum. Jangan diganggu dengan kepentingan aksi demo. Kami sediakan tempat bagi orasi, namun masyarakat tetap dapat menggunakan jalan raya dengan aman dan melanjutkan aktivitasnya. Pilih damai, itu saja," ujar Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Deni Herdiana kepada The Papua Journal di Lingkaran Abepura.

"Kami harapkan adik-adik kuliah dengan baik, nanti jadi kepala dinas, bupati, atau gubernur ada di tangan adik-adik. Anak Papua adalah generasi emas," tambahnya.

Korlap Umum

Korlap Nasional KNPB, Omixzon Balingga mengecam tindakan kepolisian dalam aksi demo damai di Jayapura yang dinilainya sebagai tindakan premanisme. "Ini bukan pembungkaman lagi, ini murni tindakan premanisme yang jauh dari tugas fungsional kepolisian untuk mengamankan, mengayomi, dan melindungi. Ini sangat jauh dari itu."

Ia juga menegaskan bahwa pembungkaman ruang demokrasi memang terjadi. "Polisi Jayapura melakukan tindakan pembungkaman dan melanggar undang-undangnya sendiri [UUD 1945] yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan."


"Rakyat Indonesia dan Papua tahu bahwa kedudukan negara Indonesia di Papua adalah ilegal. Keberadaan Indonesia di atas tanah Papua hanya demi kepentingan kekayaan alam. Semua perjanjian dilakukan sepihak. Hari ini kami turun untuk memprotes hal ini. Solusinya adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi bangsa Papua," pungkasnya. (*)

https://www.thepapuajournal.com/taha...manisme?page=3

Demo KNPB di Abepura Kota Jayapura, Sekolah Diliburkan

Gratianus Silas
- Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:33 WIB

Polda Papua Kerahkan ratusan personel untuk antisipasi aksi demo di sejumlah tempat di Kota Jayapura, Kamis (15/8/2024). (Ceposonline.com/Jimi)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Peringatan 62 tahun New York Agreement berunjung aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/8/2024).

Aksi ini dimulai sejak pagi di wilayah Abepura dan Waena.

Akibatnya, aktivitas sekolah di wilayah tersebut terpaksa diliburkan.


Hal ini sebagai langkah preventif dan antisipatif terhadap para pelajar maupun guru atas aksi yang dilakukan.

Terdapat beberapa sekolah yang berada di kawasan dilakukannya aksi demo.

Titik demo sendiri dilakukan di Lingkaran Abepura.

Sementara di kawasan tersebut terdapat SMAN 1 Kota Jayapura dan SMP YPPK Santu Paulus Abepura.


Berdasarkan pantauan Ceposonline.com, tak ada aktivitas di SMP YPPK Santu Paulus Abepura.


Para siswa maupun guru diliburkan, dan gerbang sekolah tertutup rapat.

Sedangkan, sekolah lainnya yang jauh dari titik demo tetap beraktivitas seperti biasanya, seperti di Kotaraja, Entrop, hingga pusat Kota Jayapura.

Meskipun demikian, sejauh ini, aksi yang dilakukan KNPB di wilayah Abepura dan Waena itu terpantau aman.

Pasalnya aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.


Sementara itu, berdasarkan pantauan Ceposonline.com di lapangan, arus lalu lintas di wilayah Kotaraja, Abepura, hingga Waena, bahkan Sentani masih lancar.

Dengan kata lain, aksi demo yang dilakukan tidak berdampak terhadap kemacetan lalu lintas.

Selain itu, aktivitas ekonomi juga terlihat berjalan seperti biasanya.
https://www.ceposonline.com/kota-jay...lah-diliburkan
Aksi demo KNPB menuntut Indonesia hengkang dari Papua...