Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Secara tiba-tiba, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga.

Menko Bidang Perekonomian itu mengungkapkan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

Airlangga menambahkan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Dia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART.

Airlangga juga menyampaikan pesan kepada kader untuk menjaga soliditas. “Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini,” kata Airlangga.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-partai-golkar
https://politik.eranasional.com/7691...er-tetap-solid

Setelah pengunduran diri Airlangga, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka, turut menyatakan mundur dari kepengurusan partainya.

"Saya mundur dari pencalonan (pilkada) dan saya mundur dari pengurus DPP Golkar," kata Jusuf, Minggu, 11 Agustus 2024.

Jusuf mengatakan belum menginformasikan terkait kemundurannya itu kepada pihak partai. Ia berencana memberikan surat pengunduran diri kepada partai pada hari Senin 12 Agustus 2024.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-terlalu-kasar

Musfi Romdoni selaku analis sosio-politik Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai peristiwa pengunduran diri Airlangga dari kursi ketum Partai Golkar terbilang mengejutkan.

Ada banyak tanya dan desas-desus di baliknya. Disebutkan ada desakan elite Golkar karena tidak puas dengan keputusan Airlangga di pilkada strategis seperti Jawa Barat dan Jakarta.

"Golkar melepas kursi gubernur Jawa Barat karena urung mengusung Ridwan Kamil. Golkar mengalah kepada Gerindra yang mengusung Dedi Mulyadi yang sekarang adalah kader Gerindra. Golkar justru memilih bertarung di Jakarta dan berpotensi kalah dari Anies Baswedan yang merupakan kandidat terkuat," kata Musfi.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...pilgub-jakarta

Betapa pun kerasnya upaya menutupi keretakan relasi Golkar vs Gerindra imbas perebutan kepala daerah di Jawa Barat, situasi api dalam sekam akhirnya pecah juga.

Hal itu terlihat dalam wujud mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar secara mendadak, kemarin, yang akan segera diikuti dengan mundurnya Jusuf Hamka dari Partai Golkar.

Situasi ini terjadi akibat energi potensial persaingan panas Golkar vs Gerindra yang menembus ubun-ubun, serta merupakan ekses dari rangkaian peristiwa berantai yang terjadi secara sporadis selama beberapa waktu belakangan.

Mari kita simak apa-apa saja rangkaian peristiwa berantai yang terjadi secara sporadis tersebut.

Persaingan panas Blok Hambalang vs Blok Solo dalam spektrum Pilkada Jateng, dimana Blok Hambalang awalnya mengusung Sudaryono yang mendapat dukungan kuat Blok Militer, bersaing hebat dengan Blok Solo dan Blok Trunojoyo (Kepolisian) yang hendak mengusung Kapolda Jateng Ahmad Luthfi.

Dulunya, Luthfi menjabat Wakapolresta Surakarta 2011, ketika Jokowi sedang menjabat Walikota Solo dan persiapan hijrah ke Pilkada DKI 2012, sehingga jelas, Ahmad Luthfi adalah bagian dari genk Polisi Solo, seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sumber : https://kumparan.com/profil-tokoh/pr...-22xkL18rx20/3

Kontestasi ini berakhir dengan naiknya Sudaryono sebagai Wamentan, disingkirkan dengan penghormatan, untuk memuluskan gerakan bersama Blok Solo - Trunojoyo untuk memastikan Dwi Fungsi Polri terus berlanjut, setidaknya di Pilkada Jateng.

Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7445...-jadi-wamentan

Tujuannya sudah tentu untuk melanjutkan pengepungan Blok Solo terhadap Blok Teuku Umar di kandang Banteng yang sudah mulai tidak menjadi kandang PDIP lagi.

Jargon “hati-hati di-Sudaryono-kan” pun melambung di seantero Indonesia, sebagai momok bernuansa negatif jika di Pilkada 2024 hendak mencoba-coba melawan posisi Blok Solo.

Gerindra pun akhirnya mengalah dan mengusung Ahmad Luthfi “The Jokowi's Man” sebagai Cagub Pilkada Jateng, meski sangat disayangkan.

Sebab, semasa Ahmad Luthfi masih menjabat Kapolda Jateng, baliho bertuliskan Wayahe Ahmad Luthfi sudah bertebaran di seluruh Jateng.

Sumber:
https://solo.suaramerdeka.com/solo-r...n-di-solo-raya
https://hariankota.com/sinyal-kapold...i-karanganyar/

Preseden buruk, karena menunjukkan fakta polisi tak netral. Apalagi kemudian Luthfi digeser menjad Irjen Kemendag.

Konon, supaya bisa naik bintang tiga sebelum mengundurkan diri untuk mendaftar Pilkada Jateng 2024. Jika benar, ini sinting betul, karena betul-betul tak ada lagi batasan etis dan malah mempertontonkan kebobrokan moral politik Kepolisian.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7463...pilkada-jateng

Akibat keasyikan menumbangkan kader sendiri untuk memberi jalan bagi calon kepala daerah pilihan pusat, spektrum Pilkada Jabar pun mulai menggoyang Gerindra.

Sumber:





Langkah PAC Bandung menggalang perlawanan terhadap sosok pilihan Gerindra Pusat, meletus, dan seperti diperkirakan oleh TS (Thread Starter/Penulis) pada thread/tulisan waktu itu, menyebabkan konflik vertikal di internal Gerindra ini meluas.

Gerindra Sulut hampir bubar lantaran sebagian besar kadernya menolak calon pilihan Gerindra Pusat untuk Pilkada Sulut dan karena dipaksakan, sebagian kader Gerindra Sulut memutuskan tinggalkan Gerindra.

Sumber: https://sulsel.idntimes.com/news/ind...-diri?page=all

Pilkada Sulsel tak jauh beda, pergerakan Blok Solo bersama Haji Isam mendorong Andi Sudirman (adik Amran Sulaiman) menghasilkan perlawanan dari Gerindra Sulsel, lantaran mereka punya kader kuat yang terpaksa harus ditumbangkan demi “The Jokowi's Man”.

Sumber :
https://www.antaranews.com/berita/41...-pilgub-sulsel
https://www.detik.com/sulsel/berita/...el-sudah-final

Bahkan sempat tersiar rencana mendorong Pilkada Sulsel melawan Kotak Kosong, bekerja sama dengan Danny Pomanto, sebagai satu-satunya sosok yang pernah memenangkan Kotak Kosong dalam sejarah negara ini.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4360...menang-pilkada

Gerindra Aceh dan Riau pun menunjukkan gejala serupa.

Tak luput, langkah Gerindra Pusat memaksakan Dedi Mulyadi, nama Cagub Jabar yang dipaksakan kepada seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), pun memunculkan perlawanan lain dari kader Gerindra Jabar Taufik Hidayat, yang mengatakan pernah dijanjikan akan diusung maju Cagub Jabar.

Sumber : https://jabar.antaranews.com/berita/...ada-jabar-2024

Konflik vertikal di internal Gerindra ini, telah bergerilya dari Gerindra Jateng, Jabar, Sulut, Sulsel, Aceh, dan Riau, memobilisasi perlawanan terhadap Fait Accompli Gerindra Pusat.

Hampir semua gejolak yang melanda Gerindra, dipicu oleh keasyikan Gerindra Pusat memberi Jalur VVIP kepada The Jokowi's Man, dengan cara mendorong kadernya sendiri untuk 'Harus Mundur At Any Cost' dari peta Pilkada 2024.

Pekan lalu Golkar mengambil sikap mendukung Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, ikut kemauan Gerindra, dimana langkah ini dibarengi dengan kepastian mengasingkan Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...-pilkada-jabar
https://nasional.tempo.co/read/19017...a-secara-resmi

Padahal Golkar telah kehilangan 5 kursi di Pileg Jabar 2024, namun tetap memaksakan ikut kemauan Gerindra demi solidaritas KIM.

Akibatnya menimbulkan efek turunan yang konpleks.

Jusuf Hamka, nama yang diusung Airlangga Hartarto untuk maju Cawagub Jakarta dengan jargon “Siapa pun Cagubnya, Cawagubnya Jusuf Hamka”, merespons negatif langkah Airlangga “mengalahkan” Ridwan Kamil demi Dedi Mulyadi.

Jusuf Hamka didukung beberapa Waketum Golkar Pusat menegaskan “Jika memang Ridwan Kamil cagub Jakarta, maka cawagubnya tetap Jusuf Hamka”.

Namun Airlangga ketika ditanya media massa malah putar haluan, menjawab "Ya, nanti kita lihat”. Dengan kata lain, belum tentu cawagub di Pilkada Jakarta tetap Jusuf Hamka.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...amka-saya-jadi
https://nasional.kompas.com/read/202...nti-kita-lihat

Meski tidak terlihat di ruang publik, namun sikap Airlangga di Jabar dan Jakarta yang terlihat gamang dan inkonsisten, memicu reaksi keras dari internal Golkar, bahkan memunculkan pergerakan dari eksternal Golkar, dalam menekan Airlangga Hartarto.

Wajar saja Airlangga gamang dan inkonsisten, karena ia harus memilih antara solidaritas KIM (Golkar ikut agenda Gerindra soal Dedi dan Ridwan) vs soliditas internal Golkar (Golkar Usung Ridwan di Jabar, Lawan Gerindra dan Dedi).

Langkah yang diambil Airlangga adalah mengutamakan Solidaritas KIM, sehingga akhirnya digoyang konflik vertikal di internal Golkar.

Wabah yang melanda Gerindra, rupanya menular ke Golkar, dimana jiwa korsa kader akar rumput Gerindra dan Golkar di daerah, memasang posisi melawan garis komando Gerindra dan Golkar Pusat.

Kemudian ada pula kemunculan serangan lanjutan Blok Teuku Umar (Megawati dan PDIP) kepada Blok Solo (Jokowi).

Mulai dari dilambungkannya kembali isu Jokowi ingin 3 periode, hingga provokasi asyik Adian Napitupulu yang mengatakan secara tersirat bahwa setelah pelantikan, PDIP akan duduk bersama Prabowo atau partai politik lain.

Sebab, Jokowi saat itu sudah hilang kuasa, namun PDIP masih eksis sebagai partai politik. Jadi tidak ada halangan buat PDIP duduk bersama Prabowo, setelah Oktober 2024.

Celoteh Adian, memicu munculnya spekulasi yang menyebut bahwa Jokowi akan berupaya keras mengambil alih suatu parpol, sebelum lengser.

Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...iden-3-periode


Semua uraian di atas, kurang lebih menjadi faktor vital dan krusial yang menjadi bahan bakar terjadinya peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar yang langsung dibalut dengan spekulasi bahwa Jokowi adalah dalang di balik jatuhnya Airlangga.

Meski sudah dibantah Istana, namun spekulasi ini agaknya lebih diamini khalayak luas.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-ketum-golkar

Kendati demikian, TS lebih melihat faktor utama yang menyebabkan Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari jabatannya adalah api dalam sekam Pilkada 2024.

Sebab, ada beberapa peristiwa dan pernyataan lanjutan yang berkembang sejak tadi malam hingga siang ini.

Pertama, Golkar menegaskan Airlangga Hartarto mundur terkait meningkatnya tekanan politis dari internal Golkar (jiwa korsa kader akar rumput) dan eksternal Golkar, imbas langkah-langkah yang diambil secara blunder oleh Airlangga.

Sumber : https://www.inilah.com/airlangga-mun...tak-demokratis

Kedua, Jusuf Hamka pun langsung menyatakan akan mundur dari Golkar dan akan mundur dari Pilkada Jakarta, sembari melontarkan kalimat pedas bahwa politik terlalu kasar.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-terlalu-kasar

Dua poin tersebut menunjukkan blunder Airlangga utamakan Solidaritas KIM (mengusung Dedi di Jabar, mengasingkan Ridwan ke Jakarta), telah menyulut terkoyaknya soliditas internal Golkar.

Jusuf Hamka yang kena ping pong kegamangan elit Golkar, dan penegasannya soal politiknya terlalu kasar, jelas dialamatkan pada pemaksaan Gerindra kepada Golkar soal mengusung Dedi Mulyadi (padahal memiliki survei rendah), serta dialamatkan pada lemahnya sikap Airlangga terhadap KIM.

Sejak beberapa bulan lalu, TS sudah mengusulkan, skenario paling adil untuk Jabar adalah Golkar menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta bersamaan dengan Gerindra tak jadi mengusung Dedi Mulyadi, lalu mengusung nama netral bagi kedua belah pihak.

Sumber :









Atau, sekalian tarung terbuka Golkar vs Gerindra di Pilkada Jabar : Ridwan Kamil vs Dedi Mulyadi.

Sayangnya, langkah yang diambil Airlangga soal Jabar dan Jakarta terlalu banyak mengorbankan posisi tawar Golkar, sehingga wajar memicu konflik vertikal di internal Golkar dari gerakan Golkar Daerah melawan Golkar Pusat. 

Akan tetapi, TS masih melihat langkah cepat Airlangga mundur dari Ketum Golkar, sebagai langkah tepat.

Sebab, jika tidak diambil tindakan cepat, Golkar akan bernasib sama dengan Gerindra, dilanda konflik vertikal dimana jiwa korsa kader daerah (Jateng, Jabar, Sulut, Sulsel, Aceh, Riau, bisa terus bertambah) melawan komando Gerindra Pusat.

Meski TS setuju dengan bantahan Istana, bahwa tumbangnya Airlangga dipicu faktor pilkada, ketimbang cawe-cawe Istana, namun bukan berarti setelah ini istana tidak bisa bermain.

Perhatikan beberapa situasi terbaru berikut ini :

Faksi Agus Gumiwang Kartasasmita paling awal melambungkan postulat bahwa Plt Ketum Golkar perlu diisi oleh Agus Gumiwang, serta Munaslub Golkar dijadwalkan 25 Agustus 2024.

Sumber :
https://nasional.tempo.co/read/19025...plt-ketua-umum

Agus Gumiwang merupakan figur pendukung JK, dari sejak persaingan panas Aburizal Bakrie vs Jusuf Kalla belasan tahun lalu, hingga menjadi penyokong Jusuf Kalla menjadi Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2014, berlawanan posisi dengan Aburizal Bakrie yang saat itu mendukung Prabowo - Hatta.

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/61924...ta-dukungan-jk

Airlangga merupakan “orangnya” Aburizal Bakrie, sehingga wajar Agus Gumiwang menjadi pihak yang paling awal mendorong dirinya sebagai Plt Ketum Golkar sekaligus menyokong Munaslub digelar 25 Agustus 2024.

Namun kemudian reaksi bermunculan, dimana penentuan Plt Ketum Golkar akan dilakukan melalui Rapat Pleno Golkar yang dijadwalkan 13 Agustus 2024.

Sejumlah nama bersaing, dimana dua nama terkuat dan paling banyak dibicarakan oleh petinggi Golkar dan paling disorot media massa adalah Bahlil Lahadahlia dan Agus Gumiwang.

Dengan kata lain ada sinyal bahwa pertarungan perebutan Plt Ketum Golkar terletak pada dua nama ini pada Pleno Golkar 13 Agustus 2024.

Sumber :
https://www.antaranews.com/berita/42...t-dan-munaslub
https://news.detik.com/berita/d-7484...hlil-lahadalia

Bahlil Lahadahlia merupakan “The Jokowi's Man”, sehingga patut dicermati jika Bahlil Lahadahlia memimpin Golkar (Plt Ketum Golkar) selama beberapa waktu hingga Munaslub (jika digelar 25 Agustus 2024) maupun Munas (Desember 2024), maka ia akan memainkan peranan mengubah AD/ART Golkar yang mewajibkan kader menjadi anggota selama 5 tahun sebagai syarat naik menjadi Ketum Golkar.

bersambung...