https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ungan-terakhir



Jakarta, CNBC Indonesia-Selama 10 tahun berkuasa, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) relatif berhasil menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Hanya saja prestasi itu tercoreng oleh inflasi beras dan isu pelemahan daya beli di akhir masa jabatannya.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, dalam 10 tahun terakhir hanya dua kali realisasi inflasi meleset dari asumsi APBN, yaitu pada 2014 dan 2022. Pada dua periode itu, pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sehingga menyebabkan inflasi melonjak.

Di luar itu, inflasi selalu melaju di bawah asumsi APBN. Pada 2020, ketika pandemi Covid-19 berkecamuk inflasi Indonesia bahkan mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah yaitu 1,68%.


Ya, inflasi memang salah satu prestasi yang bisa dibanggakan oleh Jokowi. Sang Presiden bahkan pernah mengklaim bahwa inflasi Indonesia salah satu yang terbaik di dunia.

Yang terakhir di bulan Mei lalu inflasi kita berada di 2,84%. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," kata Jokowi pada Juni lalu, dikutip Senin (12/8/2024).

Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi adalah keberadaan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim ini merupakan forum yang beranggotakan sejumlah lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah.

Setiap pekan mereka menggelar rapat membahas perkembangan inflasi di daerah masing-masing. Kementerian Keuangan bahkan memberikan insentif bagi daerah yang dianggap berhasil menjaga tingkat inflasi.

Meski demikian, tingkat inflasi di era Jokowi bukannya tanpa catatan. Salah satu catatan merah inflasi era Jokowi adalah kenaikan harga pangan, utamanya beras. Harga beras melonjak pada akhir 2023 yang diakibatkan oleh fenomena musim kering panjang yang disebabkan El Nino.

Fenomena itu membuat sejumlah negara menyetop keran ekspor beras, termasuk ke Indonesia. Akibatnya di dalam negeri harga beras naik gila-gilaan.


Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebut rata-rata harga beras bulanan pada Januari 2023 dibanderol Rp 12.650/kg sementara pada Juni 2024 sudah mencapai Rp 15.350/kg. Harga tersebut adalah yang tertinggi yang pernah dicatat PIHPSN.

Sementara itu, rata-rata harga beras bulanan tertinggi tercatat pada Maret 2024 di harga Rp 15.900/kg. Di Jakarta, harga beras bahkan melambung hingga Rp 18.000 pada Februari tahun 2024. Kenaikan harga beras pasti membebani rumah tangga karena beras adalah salah satu pengeluaran terbesar bagi kelompok miskin ataupun menengah.

Selain kenaikan harga beras, isu pelemahan daya beli juga mencuat di akhir masa pemerintahan Jokowi. Sejumlah ekonomi menganggap inflasi yang rendah di Indonesia bukan disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga harga. Inflasi yang rendah disebut terjadi justru karena permintaan yang turun dipicu pelemahan daya beli masyarakat.

"Apakah semua yang inflasi rendah itu bagus? Belum tentu, kita harus buka penyumbangnya apa," kata ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dikutip Senin, (12/8/2024).

Wijayanto menilai pelemahan daya beli masyarakat dapat terlihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah impor RI yang terus menerus menurun. Menurut dia, penurunan nilai impor itu menandakan permintaan dalam negeri RI memang sedang payah.

"Kita tidak mempunyai cukup uang untuk mengimpor, karena daya beli masyarakat sedang terganggu," kata dia.


Wijayanto mengatakan pelemahan daya beli itu juga nampak dari realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkontraksi sepanjang semester I 2024. Pada periode itu, Kementerian Keuangan mencatat PPN Dalam Negeri terkontraksi 11% secara neto dengan realisasi Rp 193,06 triliun.

Sementara dari sisi sektoral, setoran pajak industri perdagangan nilainya hanya sebesar Rp 211,09 triliun atau turun 0,8% secara neto per Semester I-2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu masih tumbuh 7,3%. "PPN menggambarkan penerimaan transaksi konsumsi," kata Wijayanto.
Wijayanto menduga melemahnya daya beli ini disebabkan oleh banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia bilang pelemahan daya beli ini juga yang menyebabkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi 49,3 pada Juli 2024 ini.

PMI Manufaktur merupakan survei yang dibuat sebagai indikator bagi kegiatan perekonomian di suatu negara. Wijayanto mengatakan indeks ini menggambarkan optimisme para produsen mengenai kondisi ke depan. Ketika PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi, artinya produsen tak lagi optimistis.

Jadi semua parameter mengindikasikan bahwa inflasi yang rendah karena daya beli yang turun, bahkan ada bulan yang kita mengalami deflasi beruntun tiga bulan," kata dia.

Wakil Ketua Komite Tetap Kebijakan Fiskal & Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anggana Bunawan mengatakan isu pelemahan daya beli masyarakat ini turut diperhatikan kalangan pengusaha. Dia mengatakan isu daya beli ini terutama terjadi pada kelas menengah Indonesia.

"Salah satu sumber pertumbuhan yang paling produktif di Indonesia ini adalah konsumsi dalam negeri, dan kita tahu porsi terbesar masyarakat adalah kelas menengah," kata Anggana.

Anggana mengatakan kelas menengah dihantam oleh berbagai masalah selama pandemi Covid-19 dan peristiwa yang menyusul belakangan. Mereka bukan golongan yang mendapatkan bantuan sosial, sehingga kondisi ekonominya amat terpengaruh.

"Mereka sekarang semakin mengurangi porsi simpanan mereka, satu indikasi untuk mereka kemudian mengerem konsumsi," katanya.


Dia mengatakan faktor eksternal dan internal turut berpengaruh pada daya beli masyarakat yang tergerus. Dari dalam negeri, kata dia, harga pangan yang melonjak tinggi telah mengurangi kemampuan belanja kelompok ini. Ditambah era suku bunga tinggi membuat uang mereka habis buat membayar kredit.

"Teman-teman yang sedang mengambil kredit seringkali mendapatkan revisi suku bunga, itu cukup mengurangi ruang gerak mereka," katanya.


Lemahnya daya beli masyarakat pada tahun terakhir Jokowi telah dirasakan salah satunya oleh industri kendaraan bermotor.Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesales atau penjualan mobil dari pabrik kedealersepanjang Januari-Mei 2024 hanya mencapai 334.969 unit.

Angka tersebut jeblok 21% year on year (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni dengan penjualan 423.771 unit.


Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto mengatakan pemerintah harus mencari jalan keluar atas melemahnya daya beli masyarakat ini. Menurut dia, salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah dengan menurunkan tarif pajak.

"Dengan menurunkan pajak-pajak tertentu maka harga jual kendaraan bermotor kita bisa turun, dengan harga turun tadi, maka daya beli masyarakat yang tadi melemah, masih sanggup membeli," kata Jongkie.




Komen ts :ini fitnah terstrukturisasi.. jika dibilang terpeleset itu tidak tepat..nyatanya harga bakso sekarang nasih 10.000 dan ongkir keluarkota ditangung negara