Kaskus

News

Pengaturan

Mode Malambeta
Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

trfpjkgbrt2Avatar border
TS
trfpjkgbrt2
Menkeu Terbitkan Aturan Antipenghindaran Perpajakan, DJP Kini Bisa Intip Rekening WP
 Menkeu Terbitkan Aturan Antipenghindaran Perpajakan, DJP Kini Bisa Intip Rekening WP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang memerinci ketentuan antipenghindaran bagi pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan kewajiban pertukaran informasi keuangan demi kepentingan perpajakan secara otomatis.


Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Terbitnya aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/ atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

"PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan," bunyi bagian pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (11/8).

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, terbitnya aturan itu membuat Menkeu bisa memperketat pengawasan rekening keuangan di lembaga keuangan.

Diketahui, PMK 47/2024 itu juga menambahkan aturan tentang prosedur identifikasi rekening keuangan yang dimiliki orang pribadi. Jika nasabah lembaga keuangan menolak mengikuti prosedur identifikasi, nasabah itu tidak dapat membuat rekening keuangan. Artinya, hanya nasabah patuh yang dapat dilayani lembaga keuangan di Indonesia.

"Bukan hanya nasabah baru, nasabah lama yang tidak patuh sekarang terancam tidak dapat melakukan setoran, penarikan, dan transfer di rekening keuangan," ujarnya, kepada Kontan.co.id, Minggu (11/8).

Raden menyebut, ketentuan itu akan memaksa nasabah untuk melakukan pengungkapan identitas sebenarnya di lembaga keuangan. Pengungkapan identitas yang sebenarnya, pada akhir akan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan perpajakan.

Menurutnya, rekening keuangan merupakan darah bagi perusahaan. Dengan diketahuinya rekening keuangan, kehidupan di perusahaan itu akan dapat terawasi dengan baik.

Dia menambahkan, hal itu dapat digunakan DJP Kemenkeu untuk menggali potensi pajak bagi pengusaha yang tidak lapor dan bayar pajak.

"Satu-satunya cara menghindari pajak dengan cara tidak menyimpan uang di lembaga keuangan. Tapi berapa banyak pengusaha yang masih menyimpan uangnya di lemari rumahnya?" tukasnya.

Membandingkan

Setelah mendapatkan data rekening keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Raden menuturkan, DJP akan membandingkan dengan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP).

WP OP wajib melaporkan daftar harta yang dimilikinya setiap akhir tahun, atau 31 Desember setiap tahun. Daftar harta itu termasuk rekening keuangan, baik rekening bank, asuransi, maupun rekening bursa, baik bursa efek, maupun bursa komoditas.

Apabila WP OP tidak melaporkan adanya rekening bank, misalnya, dianggap tidak memiliki rekening bank. Kemudian, laporan itu disandingkan dengan data dari OJK. Jika ternyata terdapat data rekening bank dari OJK, WP itu akan diberikan surat oleh kantor pajak.
Apalagi, proses pengawasan berdasarkan identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan lebih memudahkan bagi DJP Kemenkeu. Setelah berlakunya Coretax system, identitas WP OP menggunakan NIK. Begitu juga dengan identitas nasabah keuangan wajib menggunakan identitas NIK.
"Adanya kesamaan identitas yang dimiliki DJP dengan identitas yang dimiliki lembaga keuangan memudahkan menyandingkan data, dan pengawasan kepatuhan perpajakan," jelasnya.

Raden berharap, penggalian potensi pajak oleh otoritas pajak benar-benar berdasarkan rekening keuangan, bukan hanya analisis data semata. Pasalnya, selama ini analisis data yang dilakukan petugas Account Representative (AR) banyak yang menimbulkan sengketa, dan persepsi tidak baik.

"Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun sebagai pemeriksa pajak dan supervisor pengawasan, saya punya keyakinan rekening bank merupakan alat ampuh untuk mendorong wajib pajak patuh pajak," ucapnya.

Dengan begitu, dia menambahkan, WP tidak dapat mengelak lagi kewajiban perpajakannya. Ia mencontohkan, banyak WP yang mengaku usahanya sedang turun, tetapi begitu dibuka rekening banknya, datanya justru membuktikan kenaikan. Sehingga, WP tidak dapat mengelak lagi. "Rekening bank adalah sanksi terbaik kegiatan usaha perusahaan," terangnya.

Selain itu, Raden menyatakan, aturan terbaru itu juga menambahkan aturan antipenghindaran oleh lembaga keuangan. Terkadang, lembaga keuangan masih melindungi nasabah prioritas dari sentuhan pajak, agar nasabah prioritasnya merasa aman.

Namun saat ini, ia berujar, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung kepada lembaga keuangan khusus untuk menguji kepatuhan penyampaian informasi keuangan nasabahnya.

"Jika ditemukan terdapat ketidakpatuhan, Dirjen Pajak dapat melakukan teguran kepada Lembaga Keuangan," tandasnya. (Kontan/Dendi Siswanto)






https://jateng.tribunnews.com/2024/0...-rekening-wp 

Wah bisa diintip

Kalau bersih kenapa risih?

Bener ga kadrun sinophobia pemuja BARAT NGISROIL?

emoticon-Ngakak
Diubah oleh trfpjkgbrt2 12-08-2024 03:34
Mistaravim
matt.gaper
CMS830
CMS830 dan 3 lainnya memberi reputasi
0
524
31
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan