Tak Menguntungkan Indonesia, Tokopedia atau Tokped dan TikTok Terancam Sanksi Pemerintah

- Rabu, 7 Agustus 2024 | 10:33 WIB


TikTok disebut masih melanggar aturan karena tidak memisahkan e-commerce dan media sosial. TikTok Shop terancam diblokir? (Ayobandung.com/Miftah Salis)


AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak penggabungan antara TikTok dan Tokopedia, yang resmi dilakukan sejak Januari 2024. Menurut penilaian Kemenkop UKM, langkah akuisisi tersebut ternyata belum memberikan keuntungan signifikan bagi UMKM Indonesia, bahkan dapat dianggap merugikan.
Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, menyebutkan bahwa penggabungan tersebut lebih menguntungkan para pemegang saham daripada UMKM dan masyarakat umum. "Akuisisi Tokopedia oleh TikTok hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memberikan manfaat nyata kepada UMKM Indonesia," ujar Wientor dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.

Sejak pengambilalihan, struktur kepemilikan Tokopedia mengalami perubahan drastis dengan TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance, kini menguasai 75,01 persen saham Tokopedia. Pergeseran ini turut berdampak pada fokus platform e-commerce tersebut, yang sebelumnya dikenal aktif mempromosikan produk lokal.

Wientor menambahkan bahwa meskipun ada program Beli Lokal, masih banyak produk impor yang dijual melalui platform tersebut. Hal ini berlawanan dengan tujuan awal program tersebut, yang seharusnya mendukung produk-produk buatan dalam negeri.

Lebih jauh, dampak negatif dari penggabungan ini juga terasa dalam sektor tenaga kerja. Pengambilalihan oleh TikTok mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 450 karyawan lokal Tokopedia. Ini menambah kekhawatiran mengenai kesejahteraan sumber daya manusia di Indonesia.

Fiki Satari, Staf Khusus Menteri bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, menyoroti pergeseran fokus dari Tokopedia yang sebelumnya dikenal sebagai platform e-commerce domestik terkemuka. Kini, setelah merger, muncul fenomena penjualan dengan harga sangat rendah dan meningkatnya penawaran produk impor.
“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan pencantuman nomor impor pada produk asing seringkali tidak dipatuhi. Kami berharap ada komite khusus yang bisa menangani pelanggaran ini dengan tegas,” tutur Fiki.
Data dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2023 menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di platform e-commerce adalah reseller produk impor, terutama barang habis pakai. Sebanyak 74 persen barang yang dijual di e-commerce adalah produk impor, mencerminkan dominasi barang asing dalam pasar.

Dengan situasi ini, Kemenkop UKM berharap agar ke depan ada langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung produk lokal dan menjaga kesejahteraan tenaga kerja dalam sektor e-commerce di Indonesia.

https://www.ayobandung.com/umum/7913...ksi-pemerintah