KUPANG- NTT EXPRESS- Seorang imam katolik, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau yang biasa dikenal sebagai Romo Paschal dipidana setelah bersurat ke Badan Intelijen Negara (BIN).

Kejadian bermula ketika Romo Pascal menduga ada salah satu pejabat Binda Kepulauan Riau yakni, BPP, membacking jaringan pengiriman tenaga kerja non prosedural yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau.

Dugaan Romo Paschal bermula ketika pada tanggal 7 Oktober 2022, BPP mengintervensi Kapolsek Batam Center untuk membebaskan lima terduga pelaku pengiriman tenaga kerja non prosedural.

Kemudian pada tanggal 12 Januari 2023, Romo Pascal sebagai Kepala Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang langsung bersurat ke Kepala BIN, Budi Gunawan.

Isi surat ini berbicara tentang pelanggaran kode etik pasal 4 huruf h, Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2017.

Hingga Sabtu, 4 Maret 2023, surat Romo Paschal kepada Kepala BIN tidak ditindaklanjuti. Surat itu oleh bawahannya kemudian dijadikan bahan pelaporan BPP di Polda Provinsi Kepulauan Riau.

Romo Paschal dijadwalkan akan diperiksa pada Senin tanggal 6 Maret 2023 dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Salah satu anggota Aliansi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Anti Perbudakan dan Perdagangan Orang, Elcid Le mengatakan Romo Paschal selama ini aktif melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan orang sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh aparat negara.

Menurut Elcid Le, tidak ada nama baik yang dapat dipertahankan jika yang dapat dipertahankan jika BPP telah melakukan tindakan kriminal.

Tidak hanya itu, BPP juga telah menggerakkan dan mencatut berbagai ormas sipil maupun ormas keagamaan untuk melakukan tindakan desertir.

"Berupaya melakukan adu domba masyarakat sipil dengan isu yang bernuansa SARA, terutama dalam hal identitas etnis dan agama", ungkap Elcid.

Senin, 6 Maret 2023 hari ini, 13 Ormas yang di dalamnya juga mencatut nama GP Ansor, berencana akan melakukan aksi massa di Polda Kepri di bawah pimpinan salah satu Ormas di Batam yaitu Udin Pelor.

"Surat ini beredar luas dan sudah membuat keresahan. Apalagi dibumbui dengan isu kristenisasi yang sengaja dihembuskan dalam 5 bulan terakhir" jelas Elcid.

Lanjut Elcid, tindakan ini merupakan khas tindakan kontra intelijen dengan mengadakan psywar, menggerakkan Ormas, dan melakukan disinformasi secara sistematis.

Elcid menuntut agar Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo segera menertibkan para oknum dalam tubuh BIN agar tidak melakukan tindakan kriminal kepada warga negara yakni Romo Paschal yang juga merupakan wakil ketua jaringan anti perdagangan orang nasional (Jarnas TPPO).

Elcid berharap agar Prof.Dr.Mahfud MD, aktif menata pranata aparat dan institusi-institusi negara agar penegakan hukum (rule of law) dalam tata negara Republik Indonesia dapat kembali ditegakan.

"Hukum rimba yang menghalalkan perbudakan dan penjualan manusia jelas jelas menentang amanat konstitusi negara Republik Indonesia yang termuat dalam preambule", tutupnya.

sumber

luar biasa 👏👏👏