ULMWP tuduh Jokowi berpura-pura peduli HAM, sembunyikan kekerasan di Papua

Jayapura, Jubi  – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengkritik tajam pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecam serangan bom di Teheran, Iran. Mereka menilai kecaman tersebut hanya kedok untuk menarik simpati internasional, sementara kekerasan terhadap rakyat Papua terus berlanjut tanpa henti.
“Pernyataan Presiden Jokowi tentang serangan di Teheran tidak lebih dari upaya pencitraan di mata dunia,” kata Menase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP dalam rilis pers yang diterima Jubi, Sabtu (3/8/2024).

Ia menegaskan, di saat yang sama, pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan militer yang brutal di Papua, tanpa ada upaya nyata untuk melindungi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kekerasan yang Menyasar Tokoh Papua

ULMWP mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa tokoh penting Papua. Mereka menyebutkan nama-nama seperti Arnold Clemens Ap dan Eduard Mofu, seniman dan budayawan dari Grup Musik Mambesak, serta Dortheis Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua. Tidak ketinggalan, Kelly Kwalik, pemimpin Organisasi Papua Merdeka, Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat, dan Lukas Enembe, Gubernur Papua, juga menjadi korban kekerasan.

“Para tokoh ini dibunuh dengan cara yang sangat tragis oleh aparat keamanan. Sayangnya, hingga kini tidak ada proses hukum yang adil bagi para pelaku,” tegas Tabuni.


Sikap Ganda Indonesia dalam Isu HAM

Di forum internasional, Indonesia sering terlihat mendukung hak asasi manusia, terutama terkait isu-isu minoritas di negara-negara seperti Palestina, Mindanao, Uighur, Rohingya, dan Pattani. Namun, ULMWP menilai tindakan ini bertolak belakang dengan kebijakan yang diterapkan di Papua, di mana pemerintah justru mengerahkan ribuan personel militer.

“Indonesia tampaknya memiliki dua wajah. Di satu sisi mereka berbicara tentang HAM di negara lain, tapi di Papua, mereka mengirim lebih dari 47.000 tentara untuk menekan rakyat sendiri,” kata Tabuni


Pelanggaran HAM yang Tak Kunjung Reda

Selama hampir sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, ULMWP melihat tidak ada perbaikan dalam penanganan pelanggaran HAM di Papua. Menurut laporan berbagai lembaga independen, situasi di Papua justru semakin buruk.

“Indonesia punya undang-undang HAM, tapi mereka belum meratifikasi Statuta Roma, yang bisa memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Akibatnya, para pelaku terus menikmati impunitas,” ujar Tabuni.


Seruan ULMWP untuk Dunia Internasional

ULMWP mendesak komunitas internasional untuk tidak mengabaikan kondisi yang terjadi di Papua. Mereka menekankan pentingnya perhatian global terhadap pelanggaran HAM yang semakin parah di wilayah tersebut.

“Kami akan terus berjuang demi keadilan dan kebebasan bagi rakyat Papua, meski menghadapi tekanan berat dari pemerintah Indonesia,” pungkas Tabuni. (*)
https://jubi.id/rilis-pers/2024/ulmw...asan-di-papua/
seruan OPM ULMWP mengenai Papua