Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan dengan merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kini mengizinkan tenaga kesehatan untuk melakukan aborsi pada korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.

Menurut Pasal 116 dalam PP tersebut, aborsi dilarang kecuali jika terdapat indikasi kedaruratan medis atau dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Keputusan ini diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu, serta memperhatikan kondisi janin yang mengalami cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Meskipun aborsi kini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, kebijakan ini tidak membuka peluang untuk praktik aborsi secara bebas. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan sesuai dengan waktu kejadian. Pasal 118 huruf b juga menyebutkan bahwa keterangan dari penyidik mengenai dugaan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan aborsi.

Pasal 119 mengatur bahwa aborsi untuk korban pemerkosaan hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memiliki sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan. Proses aborsi harus dilaksanakan oleh tim pertimbangan yang terdiri dari tenaga medis yang kompeten, dipimpin oleh komite medik rumah sakit.

Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak yang lebih baik bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dan aman.




Info lengkapnya DI SINI