Yogyakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bakal berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait penentuan lokasi tambang yang akan diberikan pemerintah.

Selain Jokowi, Muhammadiyah juga akan mengomunikasikannya bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

"Itu (lokasi tambang) yang belum karena itu juga termasuk nanti yang kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Bahlil dan mungkin menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, DIY, Minggu (28/7).

Menurut Mu'ti, Muhammadiyah akan mengelola tambang jenis batubara apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No 96/2021.

Muhammadiyah, lanjut Mu'ti, setelah ini akan membentuk badan usaha khusus yang akan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) berpengalaman di bidangnya.

Mereka juga akan bermitra dengan lembaga atau perusahaan yang berpengalaman di ranah pertambangan.

"Jadi intinya kami siap untuk mengelola tambang itu, apabila diberikan amanah sesuai dengan PP Nomor 25/2024," ujar Mu'ti.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, organisasinya ingin mengelola usaha tambang yang prokesejahteraan sosial dan prolingkungan hidup.

Menurut Haedar, PP Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang yang diketuai Muhadjir Effendy dan bertugas menyusun acuan pengelolaan tambang tanpa merusak lingkungan atau menimbulkan disparitas sosial.

Haedar menyadari menciptakan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan kesejahteraan bukan hal mudah. Maka dari itu, ini bakal jadi tantangan bagi Muhammadiyah yang selama ini telah terjun ke dunia usaha kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, termasuk perhotelan.

"Jika IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini," katanya.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, juga tidak akan memaksakan diri melanjutkan usaha pengelolaan tambang jika pada pelaksanaannya nanti tak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan. 

sumber

pemerintah bersama ormas mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup melalui usaha pertambangan. layak ditunggu pelaksanaannya