“Tifa itu bukan asli Papua. Ini adalah penghinaan terhadap budaya Papua Barat [Tanah Papua],” kata Woimen.

Penulis: Dominggus Mampioper - Editor: Aries Munandar
Tifa yang ditabuh Jokowi diduga palsu
Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPR Tonga Fatafehi Fakafanua saat pembukaan Pertemuan Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik, di Jakarta, Kamis (25/7/2024). - presidenri.go.id


Jayapura, Jubi – Aktivis Papua Rosa Moiwen mengkritik pengunaan tifa pada momentum pembukaan Pertemuan II Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik, di Jakarta, Kamis pekan lalu. Tifa itu ditabuh Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPR Tonga Fatafehi Fakafanua.
“Tifa itu bukan asli Papua. Ini adalah penghinaan terhadap budaya Papua Barat [Tanah Papua],” kata Woimen melalui pesan singkat kepada Jubi.id, Minggu (28/7/2024).

Woimen menyatakan gendang yang ditabuh Jokowi bersama Puan dan Fakafanua sekilas memang mirip tifa padahal bukan. Menurutnya, gendang yang ditabuh mereka tersebut ialah djembe, gendang khas Afrika.

“Mereka terlihat [pada foto di sejumlah media massa] memainkan tifa Papua padahal itu sebenarnya djembe. Gendang Afrika tersebut banyak ditiru perajin Indonesia untuk dijual kepada wisatawan di Bali dan Jawa,” kata Woimen.

Pertemuan Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik (IPPP) berlangsung selama dua hari. Forum tersebut merupakan inisiatif DPR untuk meningkatkan kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik.

IPPP diselingi dialog parlementer antara Indonesia dan negara-negara Melanesia. Puan Maharani dalam dialog tersebut menyoroti perkembangan signifikan di Papua.

“Indonesia memahami negara-negara MSG [Melanesian Spearhead Group] memiliki perhatian khusus terhadap saudara-saudari kita di Papua. Kami sangat menghargai posisi MSG yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas Papua,” kata Puan dikutip dari laman resmi Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.

Puan juga menyatakan Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan di wilayah terluar Indonesia, termasuk Papua. Pembangunan di Papua meliputi ribuan jalan dan berbagai sarana infrastruktur lain, seperti sekolah, bandara, pelabuhan, serta pemerataan distribusi listrik.

“Pembangunan di Papua telah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi secara signifikan angka kemiskinan. Dewan [DPR] terus mendorong pembangunan yang menghargai hak dan martabat Orang Asli Papua. Mendorong mereka menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” kata Ketua Pertemuan II IPPP tersebut.

Puan menambahkan DPR juga mendukung penuh pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus Papua melalui pembentukkan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga perwakilan rakyat Papua. Mereka pun mendukung status keistimewaan Papua dengan memberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang bersifat khusus.

Indonesia merupakan rekanan atau associate member MSG. Itu karena sejumlah provinsi di Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan enam provinsi di Tanah Papua masuk kawasan Pasifik  ataupun Kelompok Melanesia.

Presiden Jokowi dalam pembukaan IPPP menekankan pentingnya inisiatif strategis dalam memperkuat hubungan dan kerja sama di kawasan Pasifik. Menurutnya, kemitraan parlemen sangat krusial dalam menghadapi tantangan global saat ini.

“Parlemen adalah jembatan aspirasi rakyat dengan kebijakan publik. [Karena itu,] kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, best practice [praktik terbaik] dalam mencari solusi bersama,” kata Jokowi, dikutip www.presidenri.go.id. (*)

https://jubi.id/nasional-internasion...ernyata-palsu/

Tifa yang dipakai bukan tifa orang Papua