Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Tambang, Semoga bikin Bisnis Pertambangan di Indonesia Meroket!

Baru-baru ini, pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan (ormas) menjadi sorotan polemik di Indonesia. Pemerintah memberikan izin tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tujuan agar ormas keagamaan dapat lebih mandiri. Namun, keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memberikan izin tersebut, tanpa membuat keributan di tengah masyarakat. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 8.000 izin tambang dengan luas konsesi lebih dari 10 juta hektar, penambahan izin tambang untuk ormas keagamaan diharapkan tidak semakin memperumit masalah lingkungan, sosial, dan kesehatan.







Seperti yang diungkapkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas (24/7). Beliau umumkan, bahwa organisasi besar di Indonesia selain Nahdlatul Ulama tersebut tertarik dan setuju mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pengurus Besar Nahdlatul ulama atau PBNU. Namun tentang ini juga Anwar menyebut, ada banyak ketentuan yang harus dipegang oleh Muhammadyah.

Seperti harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat setempat di dekat lokasi tambang yang mereka ikut kelola, harus sangat pedulikan dampak akibat pertambangan tersebut dan sesegera mungkin bisa menyelesaikannya dengan baik.

Semoga dengan masuknya Muhammadiyah dalam program pemerintah ini bisa menjadikan bisnis pertambangan di Indonesia makin meroket, hingga bikin pemasukan negara membengkak.


Sumber Tulisan dan Gambar:

Kompas

Tempo