Ilustrasi Prostitusi Online


TRIBUNJATENG.COM, BOGOR - Viral isu dugaan gratifikasi seks menyerang di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Isu tersebut dihembuskan di media sosial akun Instagram @fablo.kecil yang ditandai ke akun @kabupaten.bogor
Kabar tersebut menarik perhatian karena diduga menjadi modus baru dalam promosi jabatan.

Dalam cuitan yang dilihat TribunnewsDepok.com pada Senin (8/7/2024), @fablo.kecil menulis:
"Permisi paketkondom @kabupaten.bogor. Bilangin ke seluruh ASN di lingkungan kalian, kalau waktunya istirahat gunakan waktunya untuk sholat atau makan siang," tulisnya.
"Jangan malah pada check in di sentul 8, ambil paket 3 jam wkwkwk dari set 12 sampai set 2. Pakai mobil dinas plat merah segala," tambahnya.
"@kemendagri coba dibina dulu, takutnya kondom pecah dadi bocah," imbuh @fablo.kecil.
Dalam unggahan lainnya, dia menulis:

"Siang-siang dapat DM dari netizen kejadian viral di pemda kab.bogor Permisi ada paket kondom @kabupaten.bogor," bebernya.
"Ternyata kalian pada doyan ng*w* ya, dan itu sudah terjadi lama dari dulu. Mau jabatan CPNS harus ng*w* dulu wkwkwkw.
Mau mutasi jabatan harus ng*w* dulu wkwkwkkw," tulisnya.
Terkait unggahan ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Rusliandy, mengatakan akan menelusuri informasi ini.
"Ada identitasnya dan nama oknumnya pak? Nanti kami telusuri dulu," kata Rusliandy saat dikonfirmasi pada Senin (8/7/2024). 

Terkait kasus itu, pengamat sosial dan politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara Yusfitriadi meminta Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu agar mengusut tuntas hal ini.

"Isu ini sangat menyeramkan dan mengerikan sehingga harus diusut secara tuntas, transparan dan akuntabel," kata Yusfitriadi di Cibinong, Senin (8/7/2024).

Menurut dia, pengusutan secara tuntas terhadap isu ini akan memberikan kepastian hukum kepada publik.



"Jika tidak segera diusut, maka isu ini akan menjadi bola liar yang akan berdampak tidak sederhana," ujarnya.

Ketika menjadi bola liar, lanjut Yusfitriadi, isu ini akan menjadi sesuatu yang horor, terutama bagi yang berkatifitas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

"Dengan diusut secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun, harapannya akan terbuka siapa yang salah," ucapnya.

Yusfitriadi tidak mempermasalahkan isu ini disebarkan sebuah akun anonim asalkan fenomena ini benar-benar terjadi.

"Hukum harus ditegakan, siapapun yang bersalah. Jika akun anonim tersebut menyebarkan hoaks, maka harus diberikan sanksi," paparnya.



"Begitupun jika fenomena gratifikasi seks tersebut benar-benar terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, maka hukum harus ditegakan," imbuh Yusfitriadi.

Yusfitriadi menambahkan pengusutan tuntas terhadap isu ini akan berdampak pada kepecayaan publik terhadap pemerintah.

"Jika pemerintah Kabupaten Bogor tidak melaporkan akun anonim tersebut kepada aparat penegak hukum, maka publik akan menganggap isu ini benar adanya," bebernya.

Dia mengungkapkan hal ini bisa dipastikan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bogor.

"Narasi dalam isu tersebut menyebut-nyebut nama pejabat pemerintah Kabupaten Bogor, termasu Pj. Bupati. Tentu ini akan merugikan," ungkap Yusfitriadi.

Tak hanya itu, pengusutan terhadap isu ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) dan publik.


"Jika isu ini tidak diusut secara tuntas maka akan berakibat fatal, terutama bagi psikologis ASN dan masyarakat yang mempunyai keluarga bekerja  di lingkungan masyarakat Kabupaten Bogor," tambahnya.
Yusfitriadi berharap isu ini tidak dijadikan sebagai alat pemerasan.
"Jika tidak segera diusut, maka bisa jadi isu ini akan menjadi 'ATM' bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi," ucapnya.

Oleh karena itu jika akun anonim itu tidak melaporkan kejadian yang sebenarnya, maka aparat penegak hukum harus memproses hukum secara tuntas.
"Jangan sampai isu ini berhenti tanpa ada ujungnya, tanpa ada kejelasan dan tanpa ada kepastian hukum sehingga tidak akan merubah apapun dalam atmosfir kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor," tandas Yusfitriadi. (*)




Sumber