Blak-blakan Luhut soal Family Office, Orang Kaya Simpan Duit Bakal Bebas Pajak

Selasa, 02 Jul 2024 09:18 WIB


Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. akun Intagram Luhut)

Bali - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mewacanakan pembentukan family office di Indonesia. Menurut dia, family office bertujuan untuk menjaring dana-dana keluarga kaya yang berseliweran di dunia.

Luhut mengungkapkan keluarga kaya di dunia diperbolehkan menyimpan uang di Indonesia dan tidak akan dikenakan pajak. Namun, pemilik dana harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan melakukan investasi di berbagai proyek unggulan.

"Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasinya itu yang akan kita pajaki," beber Luhut lewat pernyataan video di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024), seperti dikutip dari detikFinance.

Luhut mencontohkan sebuah keluarga asing yang menaruh dana US$ 10-30 juta di Indonesia. Dana itu tidak akan dipajaki asalkan sebagiannya diinvestasikan ke berbagai proyek.

"Dia harus investasi berapa juta dan kemudian harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Itu yang kita pajakin," papar Luhut.

Luhut lantas membeberkan populasi orang kaya di Asia meningkat pesat selama lima tahun ke depan. Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028.

Luhut menyebutkan ada sekitar US$ 11 triliun atau sekitar Rp 190 kuadriliun (kurs Rp 16.300), dana orang kaya yang bisa masuk ke family office di Indonesia. Menurutnya, beberapa negara telah menerapkan family office, seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai.

Dia melanjutkan Indonesia ingin melakukan penyesuaian kebijakan dengan mencontoh beberapa negara yang sudah sukses memberlakukan family office. "Kita copy saja (kebijakannya) dengan melakukan penyesuaian di sana sini, apa regulasi di Singapura, Hong Kong, Dubai, kan kita kompetisi dunia. Kita harus bisa ambil benchmark yang cocok dan menguntungkan buat kita," pungkas Luhut.
Sandiaga Sebut Bali Jadi Incaran

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan banyak komunitas family office di dunia yang mengincar investasi ke Pulau Bali. Pemerintah sendiri menawarkan family office untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Menurut Sandiaga, sudah ada regulasi di IKN yang melancarkan penerapan family office di kawasan tersebut. "Tadi di-review masalah regulasinya, di IKN sudah miliki itu. Tapi yang banyak dapat permintaan dari komunitas family office ini justru Bali," sebut Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Indonesia mengincar sekitar US$ 585 miliar dana kelolaan family office dunia. Jumlah itu bila dirupiahkan mencapai Rp 9.535 triliun (kurs Rp 16.300).

Menurut Sandiaga, hasil perhitungan terkini ada sekitar US$ 11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia. Indonesia, dia berujar, hanya mengincar 5% atau sekitar US$ 585 miliar.

"Kalau dilihat kemarin yang dipresentasikan total family office ini US$ 11,7 triliun dana yang dikelola, kalau bisa kena 5% aja ditarik ke sini, ada angka US$ 500 miliar cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sempat menanggapi rencana pembentukan family office tersebut. Ia mengatakan Bali membuka peluang untuk siapapun yang ingin berinvestasi ke Pulau Dewata.

"Bali membuka pintu bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Bali untuk mempercepat pembangunan Bali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahendra kepada detikBali, Kamis (5/6/2024).

"Namun harus tetap menjaga dan menghormati kearifan lokal di Bali," lanjut mantan Stafsus Kemendagri itu.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana. Menurut dia, rencana pembentukan family office tersebut bagus karena uang investor tidak dikenakan bunga.

"Itu bagus dan buat nge-branding, untuk menarik wisatawan lebih banyak ke Bali," ungkap Partha Adnyana di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (12/6/2024).

 https://www.detik.com/bali/berita/d-...al-bebas-pajak