KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan sorotan media asing usai terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Indonesia sejak akhir Juni 2024.

Salah satu sorotan datang dari media Singapura Channel News Asia yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang bahkan disebut sebagai "menteri giveaway".

CNA juga menyoroti adanya petisi yang mendesak Menkominfo Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal memenuhi target memulihkan ratusan data yang diretas hingga akhir Juni 2024. Hingga waktunya berlalu, baru ada lima institusi yang datanya pulih.

Budi Arie disebut "menteri giveaway"
Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway yang mendapat tekanan untuk mengundurkan diri oleh publik.

Hal itu dituliskan dalam berita berjudul "Indonesia’s ‘giveaway’ minister faces growing pressure to resign after worst cyberattack in years" yang tayang 1 Juli 2024.



Budi dinilai yang paling bertanggung jawab atas gangguan keamanan siber berupa ransomware yang menyerang PDNS. Serangan ini memengaruhi 239 lembaga di Indonesia, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Terkait kejadian tersebut, SAFEnet membuat petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 18.000 orang dalam kurun waktu seminggu sejak dibuat.

CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan 2019.

"Jangan sampai ada 'giveaway' seperti ini terus... (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital," kata Nenden.

Budi diketahui pernah menjadi Ketua Projo, kelompok relawan yang didirikan pada 2013 yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Budi lalu diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2019 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juni 2023.

Budi menolak mengomentari petisi yang memintanya mundur tersebut.

Namun, Projo justru menuduh petisi itu dibuat fraksi yang menentang Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Sebab Prabowo yang menang Pilpres 2024 kerap dianggap mendapat dukungan Jokowi.

Nenden membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, petisi itu dibuat karena kinerja Budi berdampak langsung untuk kepentingan publik.

Sumur:
kompas.com

kalau masih punya malu mending mundur dan minta maaf kemasyarakat karena sudah gagal menjalankan tugas
jgn malah menyalahkan pihak lain atas kegagalan anda