Gunung Lewotobi Laki- laki-laki saat erupsi.


Flores Timur, 18 Juni 2024 - Kabar mengejutkan datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur.

Baru-baru ini terungkap bahwa lembaga yang seharusnya berfokus pada penanganan bencana ini justru mengalokasikan dana sebesar Rp250 juta untuk "uang cape lelah" bagi para pegawainya.

Informasi ini mencuat dari laporan keuangan BPBD Flores Timur yang bocor ke publik. Laporan tersebut menunjukkan adanya anggaran khusus yang disiapkan untuk memberikan kompensasi tambahan kepada pegawai yang terlibat dalam penanganan bencana.

Alokasi ini menimbulkan kontroversi dan kemarahan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa dana tersebut seharusnya digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

"Bencana alam adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan membutuhkan respon cepat serta efektif. Namun, mengalokasikan dana sebesar itu untuk kepentingan pribadi pegawai BPBD sangat tidak pantas," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Kritik tajam juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan LSM yang peduli terhadap penanggulangan bencana. Mereka menyayangkan adanya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, mengingat banyaknya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat bencana terjadi, seperti penyediaan makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara bagi korban.


Dikutip dari Tribunnews.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Flores Timur, Ahmad Duli, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 18 Juni 2024, membenarkan hal tersebut.

"Iya jadi dana tahap dua sebesar Rp 250 juta disiapkan untuk uang lelah," katanya kepada wartawan.

Ahmad Duli belum menjelaskan kepada pihak mana saja dana yang disiapkan tersebut.

Namun, alasan ini tidak serta merta meredakan kemarahan publik. Banyak yang berpendapat bahwa bentuk apresiasi tersebut bisa diberikan dalam bentuk lain yang tidak membebani anggaran penanggulangan bencana.

Beberapa pihak juga mendesak agar dilakukan audit independen terhadap penggunaan dana di BPBD Flores Timur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyalahgunaan anggaran di berbagai instansi pemerintah daerah. Masyarakat kini berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat untuk menindak lanjuti temuan ini dan memastikan bahwa dana penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk selalu mengawasi penggunaan dana publik, terutama yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Setiap rupiah yang dialokasikan seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran negara.