Sumber Gambar

Sumber Gambar

OPINI PRIBADI

Menurut opini TS, keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 telah menimbulkan beragam opini. Langkah ini menunjukkan niat pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor pertambangan yang selama ini didominasi oleh perusahaan besar. Namun, keputusan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran mengenai implementasi dan dampaknya.

Salah satu manfaat potensial dari kebijakan ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan memberikan izin kepada ormas untuk mengelola tambang, diharapkan pendapatan dari industri ini dapat lebih merata dan langsung dirasakan oleh komunitas setempat. Ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, manfaat ini hanya bisa terwujud jika ormas-ormas tersebut memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengelola tambang secara efisien dan berkelanjutan.

Di sisi lain, ada kekhawatiran besar terkait kemampuan ormas dalam mengelola tambang yang merupakan sektor dengan risiko tinggi, baik dari segi finansial maupun lingkungan. Pengelolaan tambang memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, manajemen risiko yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ketat. Jika ormas tidak memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup, ada risiko besar bahwa aktivitas pertambangan bisa merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kebijakan ini juga bisa memunculkan tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Mengingat ormas mungkin tidak memiliki struktur manajemen yang sekuat perusahaan besar, pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang jelas menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada regulasi yang cukup untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh ormas, serta menyediakan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Terakhir, ada dimensi sosial-politik yang perlu dipertimbangkan. Izin pengelolaan tambang oleh ormas bisa menjadi alat politik yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemberian izin dilakukan secara transparan dan bebas dari kepentingan politik sempit. Hanya dengan demikian, kebijakan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan baru di lapangan.

Secara keseluruhan, izin pengelolaan tambang oleh ormas adalah kebijakan yang ambisius dan berpotensi membawa perubahan positif jika diimplementasikan dengan baik. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan yang diberikan kepada ormas, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai.

Sumber Valid (baca baik-baik):
Link Referensi 1 , Link Referensi 2