Dirut PTDI Turun Tangan Rampungkan Kasus Kebocoran Data KF-21 yang Libatkan Insinyur Indonesia





 
ZONAJAKARTA.com - Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Gita Amperiawan tiba di Korea Selatan pada 28 Maret 2024.
Gita diketahui melakukan kunjungan ke Korea Selatan selama dua hari.
Kedatangan Gita berlangsung di tengah kasus dugaan pencurian data terkait proyek pengembangan jet tempur KF-21.

Pejabat di Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dan Korea Aerospace Industries (KAI) membenarkan kunjungan Dirut PTDI tersebut.
Melansir Eurasian Times, Kamis (4/4/2024), PTDI merupakan pemain kunci dalam industri dirgantara Indonesia.
PTDI telah terlibat aktif dalam pengembangan bersama jet tempur KF-21 oleh Korea Selatan dan Indonesia.
Para insinyur Indonesia yang dikirim PTDI pun tengah bekerja sama dengan rekan mereka di KAI.
Proyek KF-21, yang dimulai pada tahun 2015, bertujuan untuk mengembangkan jet tempur supersonik canggih pada tahun 2026.
Meskipun tujuan kunjungan Gita tidak diungkapkan secara eksplisit, pejabat dari DAPA dan KAI mengindikasikan bahwa diskusi berpusat pada kemajuan dan kerja sama pengembangan bersama proyek KF-21 di masa depan.
Rincian spesifik mengenai sifat diskusi ini tidak diberikan.
Baca Juga: Rp 1 Triliun Harus Disiapkan Indonesia Guna Penuhi Kewajiban Pembayaran Program Jet Tempur KF-21
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan terkait pegawai PTDI yang diduga berupaya mencuri data program KF-21 dari kantor pusat KAI di Sacheon, Korea Selatan, pada Januari lalu.
Insiden memicu penyelidikan polisi atas kasus kebocoran data yang terjadi.
Penyelidikan yang sedang berlangsung menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari dugaan insiden pencurian data terhadap proyek pembangunan bersama dan kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Korea Selatan di sektor kedirgantaraan.


Investigasi berpusat pada apakah data yang dicuri termasuk teknologi sensitif yang terkait dengan program pengembangan KF-21.
Menyusul kejadian yang terungkap bulan Januari lalu, insinyur terkait saat ini dilarang meninggalkan Korea Selatan.
Pada bulan Februari 2024, legislator Korea Selatan mendesak pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat guna mencegah kebocoran rahasia pertahanan.
Hong Suk-joon menekankan perlunya undang-undang yang melindungi keahlian militer guna mewajibkan bukti "niat untuk digunakan di negara asing" agar kebocoran dapat dituntut.

Dia meminta rekan-rekan legislatornya untuk membantu menutup celah ini dengan mengesahkan rancangan undang-undang terkait yang telah menunggu keputusan Majelis Nasional sejak tahun 2020.
Korea Selatan sendiri telah secara signifikan memperkuat standar hukuman bagi kebocoran teknologi industri dalam negeri.
Hukuman penjara karena membocorkan teknologi inti ke luar negeri telah ditingkatkan secara signifikan dari 9 tahun menjadi 15 tahun.
Baca Juga: Terungkap Harga Satuan Produksi Massal KF-21, Diprediksi Bakal Naik hingga 60 Persen Karena Faktor Ini
Bahkan dalam kasus terbatas di Korea Selatan, hukuman maksimum yang direkomendasikan meningkat dari 6 tahun menjadi 9 tahun penjara.
Dalam persaingan yang ketat antar negara, kemampuan teknologi inti menjadi sumber daya saing.
Meninggalkan teknologi tersebut di luar negeri merupakan kejahatan serius yang menyebabkan kerusakan fatal pada perekonomian nasional secara keseluruhan.
Inilah sebabnya mengapa langkah-langkah perlindungan teknologi industri tidak bisa terlalu ditekankan, lapor biz.heraldcorp.com.
Meski terlambat, keputusan untuk menaikkan tingkat hukuman atas kebocoran teknologi merupakan arah yang tepat.
Keputusan pengadilan tampaknya mencerminkan kritik dari kalangan bisnis dan sosial bahwa standar hukuman terlalu rendah dan kejahatan terkait terus terjadi.
Kenyataannya, kerusakan yang terjadi di luar imajinasi.



Menurut Badan Intelijen Korea Selatan, sejak 2016 hingga Juli tahun lalu, terdeteksi total 153 kasus penyelundupan teknologi industri ke luar negeri di bidang semikonduktor, baterai dan mobil.
Dari jumlah tersebut, 47, atau lebih dari 30%, merupakan teknologi inti nasional.
Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kebocoran teknologi juga sangat besar dan diperkirakan mencapai 100 triliun won selama 20 tahun terakhir.
Mengingat hanya beberapa yang tertangkap, skala kerusakan akan semakin meningkat jika kasus-kasus yang tidak terdeteksi dimasukkan.

[url]https://www.zonajakarta.com/nasional/67312357680/dirut-ptdi-turun-tangan-rampungkan-kasus-kebocoran-data-kf-21-yang-libatkan-insinyur-indonesia?page=3 [/url]



Sampe turun tangan