jpnn.com - JAKARTA - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4) malam WIB, memanas di sesi akhir.

Pada sesi akhir dari sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan dari pihak terkait (Prabowo-Gibran), Muhammad Qodari berdiri di mimbar memberikan keterangannya.

Setelah memberikan paparan, Qodari pun mendapat pertanyaan berupa pendalaman dari materinya.

Tensi meninggi saat anggota kuasa hukum pemohon satu (Anies-Muhaimin), yakni Refly Harun bertanya soal perusahaan Qodari, yakni lembaga penelitian/survei Indo Barometer.

"Berapa kali Anda melakukan survei terkait pilpres, dan dari mana sumber dananya. Siapa pendonornya, pendananya," ujar Refly.

"Sebagai wujud akuntabilitas, pasti ada pajak, bersediakah Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis," imbuhnya.

Salah satu pihak kuasa hukum terkait, Otto Hasibuan menilai pertanyaan Refly terlalu personal.

“Tolong pihak terkait, menghormati pertanyaan saya. Kalau dia (Qodari) tidak menjawab tidak apa-apa," kata Refly.

Pimpinan sidang, hakim Daniel Yusmic langsung menengahi.

"Tolong, Pak Refly dan Pak Otto. Melalui hakim, ya," kata Daniel.

Sebelumnya, pada sesi pagi tadi, sidang PHPU juga lumayan panas lantaran sejumlah drama, salah satunya adanya aksi walk out.

Komen TS

Qodari jangan pernah mengaku bahwa dana organisasinya dari "Hamba Allah", atau dari "Umat". Hanya Imam Mahdi yang boleh menggunakan terminologi diatas.

Selain pertanyaan itu, sebaiknya Pak Refly juga tanya, Rabb nya siapa, Agamanya apa, dan nabinya siapa. Kalau Qodari mengaku Rabbnya Allah, Agamanya Islam dan Nabinya Muhammad, maka sebaiknya Pak Refly menyuruh Qodari untuk bersyahadat ulang.

Kalau Qodar menolak permintaan Pak Refly, maka Qodari segera masukkan ke golongan pengikut Dajjal (ahli neraka), karena memusuhi Imam Mahdi.