Ketua tim hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, bertanya kepada ahli filsafat dari kubu Ganjar-Mahfud, Franz Magnis-Suseno alias Romo Magnis, dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4).

Yusril mengaku khawatir Romo Magnis bingung dalam membedakan etika dalam filsafat dan etik yang diatur oleh MKMK maupun DKPP.

Mulanya, Romo Magnis menyinggung masalah etik penyelenggara negara termasuk KPU selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Romo menjabarkan pernyataan Immanuel Kant terkait teori etika.

Berdasarkan teori itu, penyelenggara negara dinilai telah melanggar etika karena berusaha melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan berbagai macam upaya.

Yusril menjabarkan, jika merujuk penjabaran Immanuel Kant, maka akan sampai pada kesimpulan norma etik lebih tinggi dari norma hukum.

"Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan norma hukum bertentangan norma moral tidak pantas dianggap norma hukum itu dalam terminologi yang tentu Romo lebih paham," kata Yusril.

Yusril kemudian bertanya mengenai teori hierarki perundang-undangan, dikenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat mendasar, normal, rendah hingga mengatur peraturan bersifat teknis.

"Saya agak khawatir Romo confuse antara etik filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu terkait etik kode etik yang jadi kewenangan MKMK, DKPP untuk melakukan pemeriksaan proses peradilan etik," ucap Yusril.

Yusril lantas bertanya apakah pelanggaran etik dalam firasat akan berimplikasi terhadap kebijakan negara hingga mampu menggeser keputusan yang dibuat berdasarkan norma Undang-undang.

"Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas satu UU yang kedudukannya tidak akan lebih tinggi daripada UU itu sendiri?" tanya Yusril.

"Persoalannya, apakah pelanggaran etik filsafat, membuat implikasi pada penyelenggaraan negara harus begini-begini seperti yang Romo katakan, atau kah pelanggaran kode etik sebagai code conduc dalam di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKMK apakah itu akan menggeser keputusan yang didasarkan atas norma UU mohon Romo jelaskan," ucap Yusril.

Yusril mengaku sudah memahami tentang ilmu-ilmu filsafat yang berkaitan dengan etik. Hanya saja, kata Yusril, kode etik merupakan kewajiban yang harus dihormati serta dijalankan dengan baik.

"Saya juga yang sama-sama murid beliau juga di filsafat fakultas sastra, paham etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai suatu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan," tandas Yusril.

Menurut Yusril, romo Magniz seharusnya membedakan antara etika dengan kode etik yang sering dikaitkan dengan pelanggaran kode etik hakim atau penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan pelanggaran kode etik hakim MK yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MKMK, putusan majelis kode etik, putusan dewan kehormatan, itu sebenarnya ethical conduct, code of conduct, adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suatu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu, itu perintah undang-undang," jelas Yusril.

BACA JUGA

Presiden Jokowi Dituding Romo Magniz Lakukan Kejahatan Bansos dalam Sidang MK, Gibran: Dibuktikan Saja

Terkait hal itu, kata Yusril, seharusnya kode etik profesi tertentu tidak lebih tinggi dari undang-undang. Apalagi, kode etik tersebut muncul dari perintah undang-undang.

"Undang-undang mengatakan, untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewas KPK, itu etik code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang," tegas dia.

Yusril juga menyayangkan Romo Magniz sebagai ahli yang dihadirkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, seharusnya romo Magniz tidak perlu menghakimi Presiden Jokowi seperti itu.

"Sangat disayangkan ada beberapa judgement, presiden melanggar ini, melanggar itu, kejahatan, yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan. Memberikan suatu pendapat yang filsufis dan akademis iya, tetapi men-judge seseorang apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan ini itu," kata Yusril.

Yusril mengaku sudah mempertanyakan soal pelanggaran etik yang dimaksud kepada romo Magniz, tetapi tidak mendapat jawaban. Yusril pun menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim MK.

"Semuanya kami serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tetapi saya tidak dijawab oleh beliau, pertanyaan filsafat yang diajukan kepada beliau," pungkas Yusril.

Jawaban Romo

Romo Magnis tidak banyak memberikan jawaban. Ia mengingatkan usianya yang sudah lanjut yakni 87 tahun sehingga semua pertanyaan tidak mampu ia ingat dengan jelas.

"Pertama mohon pengertian bahwa otak saya berumur 87 tahun, berarti belum tentu masih ingat semua pertanyaan," kata Romo.

"Saya mulai dari belakang tentu saja bagi Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan, salah satu untuk mempersatukan masyarakat yang amat majemuk mulai dari persatuan kita satu bangsa, saling menghormati Pancasila, etika amat penting harus terlaksanakan dalam rangka negara hukum," kata Romo.

Romo menjelaskan, apakah ada perbedaan etika dan etika di dalam rangka hukum, ia menegaskan tidak ada.

Akan tetapi, suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh hakim suatu negara untuk menilai bagaimana kualitas seseorang atau suatu lembaga dinilai.

"Pelaksaan hakim dalam sistem yudikatif harus berdasarkan UU. Jadi hukum kodrat, kita punya HAM yang dalam UU dasar kita diharapkan disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar itu masuk dalam hukum yang tidak bisa dikatakan," kata Romo.

https://www.google.com/amp/s/m.kumpa...mk-22T6XBBYqxi