Sumber Gambar

Uang sebesar Rp 271 triliun yang berasal dari hasil korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim selama periode 2015 hingga 2022, tentu merupakan jumlah yang luar biasa besar¹. Mari kita lihat bagaimana uang sebanyak itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks harga beras.

1. Beras Impor dari Bulog:
  - Bulog baru-baru ini menggelontorkan beras impor dengan harga maksimal Rp 13.900 per kilogram². Dengan uang Rp 271 triliun, kita dapat menghitung berapa kilogram beras yang dapat dibeli:

  - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa uang sebesar Rp 271 triliun dapat membeli sekitar 19.496.402.878 kilogram beras.

2. Program Bansos Beras 10 Kg:
  - Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program bantuan sosial berupa beras 10 kilogram untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan ini bersumber dari APBN dengan total anggaran sebesar Rp 7,52 triliun³.

  - Dengan uang Rp 271 triliun, kita dapat menghitung berapa keluarga yang dapat menerima bantuan ini:

  - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa uang sebesar Rp 271 triliun dapat memberikan bantuan beras kepada sekitar 36.170.212 keluarga.

3. Gorengan Takjil:
  - Mari kita bermain-main dengan angka ini. Jika Harvey Moeis iseng menggunakan uang Rp 271 triliun untuk membeli gorengan takjil di bulan Ramadan, berapa banyak gorengan yang bisa dibeli?
  - Harga gorengan takjil berkisar antara Rp 500 hingga 1.000 per buah.
  - Mari kita asumsikan harga rata-rata gorengan adalah Rp 750 per buah.
  - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa uang sebesar Rp 271 triliun dapat membeli sekitar 361.333.333.333 buah gorengan.

  - Bahkan akun @rumahsurabaya.group menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk menggambarkan seberapa banyak gorengan takjil yang bisa dibeli dengan uang sebesar itu. Mereka menggambarkan bangunan berbentuk gorengan dari tempe dan tahu, di mana manusia hanya secuil dari bentuk gorengan yang disusun menjadi bangunan¹.

Jadi, uang sebesar Rp 271 triliun memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Korupsi semacam yang melibatkan jumlah uang sebesar Rp 271 triliun memiliki dampak yang sangat merugikan pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

1. Ketidaksetaraan dan Kemiskinan: Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan. Akibatnya, ketidaksetaraan ekonomi semakin memburuk, dan orang-orang miskin semakin terpinggirkan.

2. Kerusakan Sistem Kepercayaan: Korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, rasa percaya dan harapan masyarakat terhadap sistem pemerintahan menurun drastis.

3. Kerusakan Infrastruktur dan Layanan Publik: Uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya malah menguap karena korupsi. Akibatnya, infrastruktur menjadi rusak dan layanan publik tidak optimal.

4. Ketidakadilan Sosial: Korupsi memperkuat ketidakadilan sosial. Orang-orang yang memiliki akses ke kekayaan dan kekuasaan lebih mudah terlibat dalam korupsi, sementara orang miskin semakin terpinggirkan.

5. Dampak pada Kesehatan dan Pendidikan: Dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan dan pendidikan malah hilang karena korupsi. Akibatnya, layanan kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas, dan masyarakat kesulitan mengaksesnya.

6. Ketidakstabilan Politik: Korupsi dapat mengganggu stabilitas politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang korup dapat memicu protes dan ketidakstabilan.

7. Dampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Korupsi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor cenderung menghindari negara yang korup, dan ini berdampak pada lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.

8. Kehilangan Aset Negara: Uang hasil korupsi seharusnya menjadi aset negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Namun, ketika uang tersebut disalahgunakan, negara kehilangan potensi pengembangan dan kemajuan.

Dalam rangka memerangi korupsi, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif korupsi pada masyarakat dan negara. 🌐🚫

Link Referensi