Prajurit TNI Siksa Warga Puncak: Mahasiswa Papua Serukan Aksi Seretntak di Jawa, Bali dan Sumatera


zoom-inlihat fotoPrajurit TNI Siksa Warga Puncak: Mahasiswa Papua Serukan Aksi Seretntak di Jawa, Bali dan Sumatera
Tribun-Papua.com/Istimewa
AKSI MASSA - Mahasiswa Papua di Pulau Jawa, Bali dan Suamatera menyerukan aksi serentak pada Rabu (27/3/2024), menyikapi video penyiksaan warga sipil Papua oleh oknum prajurut TNI yang viral di media sosial.

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Mahasiswa Papua di Pulau Jawa, Bali dan Suamatera menyerukan aksi serentak pada Rabu (27/3/2024), menyikapi video penyiksaan warga sipil Papua oleh oknum prajurut TNI yang viral di media sosial.

Rilis yang diterima Tribun-Papua.com, aksi dilakukan untuk menuntut pemerintah segera mengusut kasus yang terjadi di desa Mangume, kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Menurut mereka, awalnya pada 3 Februari 2024, TNI menangkap 3 warga sipil yaitu Warinus Murib 18 tahun, Definus Kogoya 19 tahun, dan Arius Murib 19 tahun.

Mereka berasal dari kampung Mangume, distrik Amukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Setelah menangkap, 3 warga sipil tersebut digelandang  ke Pos TNI di Kagago, ibu kota kabupaten Puncak.

TNI menyiksa 3 warga tersebut, setelah itu 2 dari mereka dipulangkan kerumah, dan kelurga mebawah 2 orang itu ke rumah sakit Kagago.

Sementara 1 warga atas nama Warinus Murib 18 tahun, tangannya diikat dan dimasukan kedalam drem berisi air.

Warinus disiksa sambil merekam Video untuk diviralkan, dan akhirnya Warinus meninggal dunia.

Dalam press Release tersebut, Mahasiswa Papua mengatakan bahwa operasi-operasi di Papua tak kunjung usai.

Seperti beberapa kasus pasca reformasi, yaitu kasus penyerbuan warga di desa Wonobi, kabuapten Wasior, yang mengakibatkan 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5  orang hilang, dan 39 orang disiksa.

Kasus berikutnya adalah Wamena berdarah tahun 2003, Komnas HAM melaporkan bahwa 9 orang tewas, dan 38 orang luka berat, Paniai berdarah, Biak berdarah, Deiyai Berdarah, dan lebih banyak lagi.

Menurut Mahasiswa, Otsus jilid I dan II menjadi malapetaka bagi rakyat Papua.

Otsus membuat lahan konflik baru  pelanggaran HAM yang terus terjadi dimana-mana, seperti konflik perampasan tanah adat, undang-undang yang pro terhadap investasi, dan bahkan konflik bersenjata antar TNI/Polri dan TPNPB OPM terus massif terjadi.

Melihat hal-hal diatas, Mahasiswa/I se-Jawa, Bali, dan Sumatra menyerukan sikap pernyataan sebagai berikut:

1.Mengecam Pangdam XVII Cendrawasih segera mengakui adanya anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil Asli Puncak Papua.
2.Mengecam Pangdam XVII Cendrawasih atas pernyataan pembohongan public dimedia terkait video penyiksaan yang disebut editan.
3.Copot jabatan Pangdam XVII Cendrawasi karena menyebarkan berita hoax kepada publik.
4.Adili, pecat, dan penjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil Puncak.
5.Komnas HAM RI segera melakukan Investigasi penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak.
6.Negeri Indonesia segera tuntaskan semua kasus pelanggaran HAM terhap warga sipil.
7.Negara segera hentikan pengiriman militer organik maupun non organik ke Papua.
8.Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Jein Korupon di Kabupaten Pegunugan Bintang
9.Negara segera bertanggung  jawab atas penembakan terhadap tiga  anak remaja warga sipil dan salah satunya menjadi korban di Intan Jaya.
10.Presiden RI segera perintahkan Panglima untuk proses hukum TNI pelaku penyiksaan anak di kabupaten Yahukimo dan warga sipil di kabupaten Puncak.
11.Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya dan berikan kebebasan bagi Jurnalis Nasional, Internasional untuk meliput dan mengakses informasi di Papua.
12.Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah Papua lainnya
TNI/Polri, Stop  melakukan intimidasi teror kepada masyarakat sipil di derah konflik Nduga, Intan Jaya, Puncak , Maybrat, Yahukomo, Pegunungan Bintang, Lani Jaya dan  diseluruh Tanah Papua.
13.Tutup semua toko-toko minuman Alkohol, Togel, Judi, PSK di tanah papua.
14.Tutup seluruh perusahan-perusahan asing dan nasional yang beroperasi di Papua.
15.Hentikan perampasan Tanah Adat di seluruh Tanah Papua.
16.Kirim dokter,  mantri dan guru. Bukan Militer Indonesia.
17.Kami melarang masuknya seluruh investasi di tanah Papua.
18.Berikan kebebasan bagi  Perempuan Papua dalam segi Politik, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan jaminan kesehatan alat Reproduksi.
19.Elit-elit Papua hentikan mengadu Domba Rakyat Papua melalui Poliitik Praktis.
20.Turunkan harga barang dan (BBM)  di seluruh tanah Papua.
21.Seluruh pemerintahan daerah di Papua dan tenaga pengajar jalankan pendidikan yang aktif, dan buka akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Papua.
22.Kabulkan gugatan suku Auwyu. (*)


https://papua.tribunnews.com/2024/03...-dan-sumatera.


Ini permintaannya kok kontradiksi sama pembangunan Papua...
apalagi minta militer ditarik tapi