Aksi Penganiayaan Militer Terhadap Warga, Orang Asli Papua Makin Tak Percaya Masa Depan dalam Bingkai NKRI?




Orang Papua semakin tidak percaya pada masa depannya di dalam bingkai NKRI, karena menyaksikan langsung peristiwa penyiksaan oleh militer Indonesia, ucap Yuliana.



Suara.com - Sebanyak 13 anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap warga Papua di Kabupaten Puncak baru-baru ini yang viral di media sosial. Aksi kekerasan oleh prajurit dari satuan Yonif Rider 300/Brawijaya terhadap 3 orang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membuat geram sebagian besar masyarakat Papua.

Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo mengatakan, penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap masyarakat asli Papua itu sangat tidak manusiawi.dotcom

“Respon publik secara khusus pada peristiwa yang baru saja terjadi, penyiksaan terhadap orang asli Papua, penyiksaan yang sangat sadis, tidak manusiawi,” kata Yuliana dalam diskusi daring lewat akun X KontraS, Rabu (27/3/2024).

Yuli mengaku kecewa dan marah saat melihat video yang sempat viral di sosial media dalam beberapa hari terakhir. Hal itu juga yang membuat kepercayaannya terhadap Pemerintah Indonesia semakin berkurang.

“Orang Papua semakin tidak percaya pada masa depannya di dalam bingkai NKRI, karena menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa penyiksaan yang brutal oleh militer Indonesia,” ucapnya.

Sebagai masyarakat asli Papua, Yuliana merasa sudah tidak memiliki pilihan atau jalan keluar dari situasi saat ini. Masyarakat Papua juga tidak mungkin menjadi pengungsi di tanah kelahiran mereka.

“Sehingga orang Papua dalam responnya, ya itulah nasib kita. Karena mau kemana lagi dan mau bagaimana, hidup mati kita ini di sini sudah, di atas tanah Papua ini,” tegasnya.

Sebelum aksi viral soal penyiksaan dua orang anggota TPNPB, kata Yuli, masyarakat Papua juga sering dihadapkan dengan pasukan militer Indonesia yang berseliweran menenteng senjata laras panjang.

“Ini pengamatan langsung ya, tentara jalan pakai senjata di pasar, di jalan sweeping orang yang pakai gelang, yang pakai noken, pakai senjata,” ungkapnya.

“Atau situasi di mana militer menggunakan fasilitas-fasilitas publik, sekolah, puskesmas sebagai pos mereka. Kemudian ada kenyataan di depan mata bagaimana situasi pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa jalan, pengungsi internal terjadi karena konflik antara dua kelompok bersenjata terjadi,” tambahnya.

Kemudian, lanjut Yuli, di satu sisi pemerintah terus mengirimkan tentara, sementara TPNPB juga sebagai organisasi yang terstruktur terus bergerilya dan melawan. Sehingga pihak yang benar-benar dirugikan dalam hal ini yakni masyarakat sipil.

“Dua kelompok bersenjata yang dua-dua pegang senjata ini, militer Indonesia dan TPNPB itu membuat sipil itu berjatuhan, korban sipil berjatuhan. Itu semakin membuat suram situasi hak asasi manusia di Papua,” tandasnya.

https://www.suara.com/news/2024/03/2...m-bingkai-nkri


BREAKING NEWS: BEM Uncen Desak Panglima TNI Pecat dan Hukum Prajurit Penyiksa Warga di Papua Tengah



Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen), Binius Kakyarmabin, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera memecat prajurit penyiksa warga sipil di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Desakan Binius ini guna menanggapi video remakan berdurasi 1 menit 14 detik, berisi aksi penyiksaan seorang warga sipil oleh sekelompok oknum prajurit hingga viral di media sosial.

"Panglima TNI segera proses pelaku penyiksa warga sipil di Puncak, bila perlu pecat mereka," kata Binius kepada Tribun Papua.com lewat pesan Whaatshaap, Kamis (28/3/2024).

Menurut Binius, video yang beredar tentang penyiksaan itu adalah tindakan yang sangat sadis.

Sebagai orang Papua, Binus sendiri merasa sakit hati.

“Apakah kami orang Papua dianggap binatang di republik ini? kenapa setiap tahun masyarakat Papua selalu ada saja korban karena kekerasan militer," ujarnya.


Binius mengatakan, tindakan yang dilakukan prajuirt itu tidak sesuai dengan tugas pokok TNI.

"Panglima TNI pecat dan proses hukum TNI pelaku penyiksa warga di Kabupaten Puncak," ujarnya lagi.

Ia berujar, apabila aksi seperti ini dibiarkan terus, maka praktik impunitas akan terus terjadi di tanah Papua.

"Sebagai anak Papua, kami sangat kecewa sekali," tandasnya.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan mengatakan, Defianus Kogoya yang diinterogasi prajurit itu merupakan satu dari tiga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ditangkap atas sejumlah aksi kekerasan di Papua Tengah.

Defianus merupakan pelaku pembakaran puskesmas di Distrik Omukima, Kabupaten Puncak pada 3 Februari 2024.

“Karena puskesmas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kami mengamankan (Puskesmas) itu, mereka menembak pasukan kita, sehingga terjadi kontak tembak,” ujar Izak saat konferensi pers di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Setelah kontak tembak itu, aparat TNI-Polri mengejar para pelaku.

Kemudian tertangkap tiga orang, yakni Warinus Kogoya, Alianus Murip, dan Defianus Kogoya. (*)


https://papua.tribunnews.com/2024/03...-papua-tengah.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan


Kasus Penganiayaan Warga Papua, Mahasiswa dan Aktivis Long March di Depan Kodam Siliwangi





https://foto.tempo.co/read/112719/ka...odam-siliwangi

pandangan masyarakat Papua menandang aksi biadab para prajurit TNI yang menyiksa orang-orang Papua yang ternyata tidak terlibat aktivitas OPM.