Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal Kemensos cuma mengelola Rp78 triliun dari total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Rp479 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan sebagian besar anggaran perlinsos memang tidak disalurkan melalui Kemensos, karena lebih banyak untuk bantuan sosial berupa subsidi energi.

"Ada sebagian yang sangat besar dalam bentuk subsidi dan kompensasi, untuk listrik, gas, dan BBM. Itu juga adalah bantuan sosial juga, bantuan negara ke masyarakat, nilainya besar, lebih dari Rp300-an (triliun)," kata Sri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/3).

Dia menyampaikan anggaran perlinsos di APBN memang terbagi ke dalam beberapa kategori, mulai bantuan pendidikan berupa program Indonesia Pintar untuk 23,5 juta orang, kesehatan berupa JKN/BPJS untuk 98,6 juta orang, bantuan Kredit Usaha Rakyat untuk 6 juta orang, Bantuan Langsung Tunai Desa untuk 2,96 juta orang, bantuan mitigasi pangan dampak El Nino untuk 22 juta orang hingga bantuan-bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Kemensos.


Kemensos, ucapnya, mendapat jatah Rp78 triliun anggaran dari pos perlinsos yaitu bansos yang kemudian dibagi-bagikan oleh Mensos untuk program keluarga harapan (PKH) 10 juta orang, bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai (BNPT) untuk 18,8 juta orang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelang Hari Raya Idul Fitri untuk 18 juta orang dan program khusus untuk lansia untuk 140 ribu orang.

"Untuk perlindungan sosial, termasuk bansos di dalamnya Rp479 triliun, di situ yang masuk di Kemensos tadi disampaikan Bu Mensos yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan porsi anggaran untuk Kemensos diatur dalam Undang-Undang APBN 2024. Porsi tersebut juga sudah dibahas dan disetujui bersama DPR baik di rancangan APBN 2024 dan Perubahan APBN 2024 pada pertengahan tahun 2023 yang lalu.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengungkap Kemensos hanya mengelola sebagian kecil dari anggaran perlinsos di APBN, yaitu Rp78 triliun untuk APBN 2024.

"Sisanya (bansos lain) ya saya enggak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini-sana. Yang jelas kami enggak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?" kata Risma dalam rapat kerja bersama Komis VIII di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...istrik-gas/amp