Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dikabarkan sedang melakukan negosiaisi ulang terkait proyek pengembangan dan produksi jet tempur generasi 4.5 yang berama K-FX atau yang sekarang diberi label "KF-21 Boramae."Mengutip salah satu artikel media Korsel yakni Korea JoongAng Daily, pad hari Rabu dan Kamis (tanggal 9 dan 10 Nivember) bertempay di Jakarta, kedua negara akan merundingkan kembali investasi terkait proyek prestisius tersebut.
 
KF-21 Boromae dibuat Korsel untuk menggantikan jet tempur McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Northrop F-5 milik Angkatan Udara Korea. KF-21 Boramae adalah pesawat generasi 4.5, setara dengan F-16 terbaru tetapi tidak punya kemampuan siluman seperti generasi F-35 Lightning II yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. KF-21 digadang-gadang akan menjadi jet tempur pertama yang dikembangkan di dalam negeri.

Korsel berharap bahwa penyelesaian akan dicapai minggu ini setelah pemerintah Indonesia mengirim kembali 30 insinyur ke Korea pada bulan Agustus 2020, sebuah tanda perhatian baru negara Asia Tenggara terhadap proyek KF-21. Indonesia sempat menyuruh mudik para insinyurnya di awal pandemi Covid-19, setelah pandemi mereda, insinyur tersebut kembali ke Korea.
 
Kang Eun-ho, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), badan pengadaan senjata negara, tiba di Jakarta pada Selasa malam (09/11/2021) dengan enam negosiator. Kabarnya N
egosiasi akan berlangsung dari Rabu hingga Kamis sore, dan berlanjut hingga Jumat jika perlu.





Negosiasi antara kedua negara terus berjalan alot layaknya daging kambing yang belum lama dikukus, Indonesia sendiri dikatakan meminta untuk mengurangi bagiannya dalam investasi bersama dan pengembangan KF-21 sebesar 5 persen dan untuk transfer teknologi lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian awal. Sementara pihak Korsel menolak usulan tersebut, dan meminta Indonesia segera membayar uang pengembangan yang sudah jatuh tempo.
 
Pengembangan KF-21 telah disebut sebagai proyek militer paling mahal dalam sejarah Korea, dengan banderol harga sekitar 8,5 triliun won (US$ 7,8 miliar) untuk pengembangan saja. Sekitar 1,6 triliun won, atau 20 persen, harus dibayar oleh Indonesia.Indonesia berencana memproduksi 48 jet KF-21 secara lokal setelah menerima satu prototype dan data teknis. Namun, Indonesia telah menunda pembayaran sejak paruh kedua tahun 2017.

Dalam kunjungan kenegaraan ke Korea pada September 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta kepada Presiden Moon Jae-in pengurangan 5 persen bagian Indonesia dari 20 persen menjadi 15 persen. Sementara itu Korea JoongAng Daily
mengatakan jika kontribusi Indonesia yang sudah jatuh tempo saat ini mencapai 800 miliar won. Melalui negosiasi ulang sejak Oktober 2018, kedua negara mempersempit perbedaan mereka atas rasio kontribusi 20 persen Indonesia saat ini, menyetujui pembayaran dalam beberapa bentuk lain.



 

Namun, posisi Indonesia mengeras pada Oktober 2019 dengan pengangkatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan negara, dan pengembangan bersama pada dasarnya ditangguhkan setelah 110 insinyur Indonesia yang mengerjakan proyek tersebut ditarik kembali di tengah pandemi Covid-19.
 
Kang kemudian memimpin delegasi ke Jakarta pada September 2020, ketika dia menjadi wakil ketua DAPA. Namun, dia gagal merundingkan kembali syarat pengembangan bersama KF-21 meski telah bertemu dengan Prabowo. Indonesia lantas mengisyaratkan perubahan keputusan tahun lalu dan mengirim delegasi pertahanan, termasuk Prabowo, untuk menghadiri peluncuran prototype jet tempur baru pada 9 April 2021 di Sacheon, Gyeongsang Selatan.
 
Selanjutnya Indonesia juga mengirim 30 staf teknis yang berpartisipasi dalam pengembangan jet ke Korea Selatan pada akhir Agustus, dan berencana untuk mengirim lebih banyak staf teknis jika negosiasi berhasil. Namun, jika penyelesaian tercapai, pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan anggarannya untuk menangani krisis Covid-19. Salah satu kemungkinannya adalah mulai membayar iuran pembuatan jet tempur secara mencicil tanpa segera membayar lunas tunggakannya.








Korupsi bukan hanya menjadi masalah Indonesia, tapi juga Korea Selatan. Pada tahun 2016 Presiden wanita pertama Korsel Park Geun-hye didakwa atas kasus korupsi, hal tersebut mencakup program pembelian F-35 dan produksi K-FX di dalam negeri. Kini mantan pemimpin negara itu telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Kasus korupsi ini tentu mengejutkan Indonesia, di mana negara kita berusaha mendekat ke sumber teknologi dirgantara canggih untuk bisa memproduksi alutsista sendiri di masa depan. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan Indonesia untuk berhati-hati dalam proyek ini, meski kontribusinya kecil, tapi jumlah uang yang dikeluarkan Indonesia sangat banyak jika dikonversi ke rupiah.




TS sependapat dengan apa yang ditulis Kompas.comdalam artikelnya, yang mengatakan jika Indonesia hanya kebagian membuat sayap pesawat. Menurut artikel Kompas, pembagian kerja untuk membuat pesawat memang baru akan diatur sebelum tahap produksi dimulai pada 2026. Tapi, sejak awal Indonesia sudah tahu bahwa produksi kemungkinan besar tetap akan dilakukan di Korea Selatan, di mana PT DI hanya akan mendapat jatah membuat komponen airframe, yaitu sayap.

Karena hal itu, Indonesia ingin pembagian kerja produksi disepakati di awal sebagai syarat utama untuk kelanjutan partisipasinya dalam program KF-X. Dan inilah salah satu alasan negara kita menunda pembayaran kewajiban 20 persennya, Indonesia ingin mendapat ToT (transfer teknologi) yang layak. Maka dari itu uang kewajiban tidak akan dibayar jika kesepakatan yang diminta Indonesia tidak dikabulkan.




Kita sebagai WNI tentu sudah paham tentang politik luar negeri AS, dan terkait program KF-21 tak bisa dilepaskan dari teknologi kunci dari Lockheed Martin yang ikut membantu pengembangan pesawat tempur ini. Total ada 21 teknologi kunci yang diberikan Lockheed kepada KAI untuk membuat KF-21. Tentu kita sudah bisa menebak, bahwa Indonesia tidak diberi akses untuk 21 teknologi kunci itu. Siapa sih negara kita di mata AS ? Kita bukan sekutu atau mitra strategis, meski kita merapat ke Korsel sekali pun untuk mendapat teknologi pesawat tempur, tapi kita tidak akan pernah bisa mengetahui teknologi kunci pembuatan peaawat tempur ini. Karena sejatinya semua teknologi itu adalah milik Paman Sam, dan Paman tidak akan sembarangan membagi resep rahasia tersebut.

Akses ke teknologi Lockheed Martin hanya bisa dibuka jika ada peningkatan status hubungan antara Indonesia dan Amerika, seperti pada kasus India. Kompas.commenhatakan jika Presiden Barack Obama pada 2016 mengakui India sebagai "mitra utama bidang pertahanan" yang boleh mengakses hampir semua teknologi AS. Sementara pada pertengahan 2018, Presiden Donald Trump menaikkan status India ke STA-1, menjadikannya negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang dianggap setara anggota NATO.

Akibat masalah ini juga Indonesia mulai ragu-ragu untuk meneruskan proyek KF-21, ditambah kekhawatiran akan terjadinya kembali kasus korupsi. Masalah ini juga mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melunasi sisa pembayaran pengembangan program pesawat tempur ini. Jika Indonesia tidak meningkatkan status hubungan dnegan AS, maka negara ini harus menerima bahwa kelak akan hanya bisa memproduksi sayap pesawat tempur. Hal inilah yang terkadang disebut sebagai "military complex", di mana dalam penjualan atau produksi senjata yang melibatkan AS tidak akan berjalan mulus. Karena AS tidak akan sembarangan memberikan teknologi tercanggih mereka kepada sebuah negara, selain uang, faktor politik juga sangat berpengaruh.





Kini KF-21 seolah mejadi drama seri di Korea dan sinetron dengan ribuan episode tanpa akhir di Indonesia. Dengan alotnya negosiasi antar kedua negara, program KF-21 pun mulai diragukan keberhasilannya. Terlepas dari alotnya negosiasi dengan Indonesia, Korsel sendiri bertekad untuk tetap membangun KF-21 meski tanpa dukungan dana dari Indonesia. Rencananya prototype pertama pesawat akan mulai diterbangkan pada tahun 2022.

Seperti film Warkop DKI yang berjudul "Maju Kena Mundur Kena"kira-kira seperti itu gambaran posisi negara kita saat ini. Jika terus maju dalam program ini Indonesia hanya akan mendapat sedikit keuntungan dalam hal alih teknologi (ToT). Jika Indonesia ingin mundur dari program ini, uang yang dikeluarkan sudah terlalu banyak, pada akhirnya uang itu tidak menghasilkan apa pun. Selain rugi uang, Indonesia juga akan mendapat stigma negatif karena tidak konsisten dalam menjalankan sebuh proyek alutsista. Hal itu membuat Indonesia akan sulit mendapat kepercayaan dalam program alih teknologi dan kerja sama dengan negara lain.