Yogyakarta, CNN Indonesia -- 

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengutarakan vitalnya peran pakar teknologi informasi (IT) untuk menguak besaran perolehan suara 'asli' dirinya bersama cawapresnya, Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Ganjar menuturkan, belakangan muncul setumpuk pertanyaan setelah melihat dinamika proses rekapitulasi penghitungan suara. Ganjar menyinggung soal para saksi yang menolak tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi Pilpres 2024.

"Terlihat di media, mainstream maupun sosial, orang angkat tangan, tidak setuju, nggak mau tanda tangan rekap dan seterusnya. Muncul cerita-cerita berapa sebenarnya perolehan yang real, kami bekerja itu," kata Ganjar di kediaman Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin (11/3).

"Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang mempunyai kompetensi di bidang IT untuk menceritakan dan membongkar apa yang terjadi. Ya bocor-bocorannya sudah ada sih analisa analisisnya, berapa persen sih Ganjar-Mahfud sebenarnya," lanjut dia tanpa membeberkan lebih jauh.

Sebelumnya, Mahfud menyebut perolehan suaranya di Pilpres 2024 dikunci hanya 17 persen. Isu ini telah ia dengar sebelum pemungutan suara.

"Biar aja diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada, sudah dikunci sekian dan angkanya persis. Tinggal nanti pembuktiannya saja," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Isu ini berawal dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud sehingga hanya bisa mencapai 17 persen.

Hasto mengatakan hal itu ia ketahui setelah bicara dengan sejumlah pakar teknologi informasi. Namun, ia tak menyebut siapa dan dari mana pakar tersebut.

"Misalnya, dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).

Belakangan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah apa yang disampaikan Hasto.

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat.

Tidak hanya paslon, Hasyim juga menyatakan tak ada upaya mematok hasil suara partai politik dengan persentase tertentu di Pemilu 2024.

Ia menegaskan pemungutan suara di Pemilu sifatnya langsung lantaran yang menentukan perolehan suara adalah pemilih.

Terlebih, Hasyim juga mengatakan KPU tidak bisa mengkontrol jumlah partisipasi pemilih yang hadir ke TPS menggunakan haknya.

(kum/gil)

cnnindonesia.com