Hak angket yang disuarakan Ganjar Pranowo capres dari paslon 03 yang suaranya berada di posisi ketiga Pilpres 2024 ternyata mengancam karier politik Puan Maharani di DPR maupun di PDIP.

Mengapa bisa begitu? Simak penjelasan berikut.

Pada 19 Februari 2024, Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Ganjar mengatakan hak angket adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Pelaksanaan pilpres menurutnya diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar.

Dalam hal ini, kata Ganjar, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut. Termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung paslon nomor urut 1. Ganjar menyadari dirinya tak dapat sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Adapun, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung dipembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.

Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7201...n-pilpres-2024

Wacana penggunaan hak angket disambut baik parpol pendukung paslon 01 yakni PKB, PKS, dan Nasdem.

Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan mendukung kubu Ganjar-Mahfud yang mewacanakan pengajuan hak angket karena menurutnya itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai.

“Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu,” kata Surya, Jumat, 23 Februari 2024.

Sumber : https://www.tribunnews.com/mata-loka...ulkan-presiden

Persoalan hak angket ini lantas mendapat respon negatif dari berbagai pihak.

Beberapa pakar hukum misalnya, seperti Pakar Hukum Tata Negara Trisakti, Radian Syam, menilai hak angket bukan langkah tepat untuk menangani dugaan kecurangan pemilu dan terkesan dipolitisasi oleh sejumlah pihak.

Sementara pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai wacana pengajuan hak angket berpotensi menimbulkan protes dari rakyat, khususnya kalangan yang pro terhadap hasil Pemilu 2024.

Haidar Alwi mengatakan bahwa hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa 83,6 % rakyat puas terhadap penyelenggaraan pemilu dan 76,4 % menyatakan pemilu telah berlangsung jurdil.

Selain itu, Alwi menilai hak angket dinilai tidak tepat jika ditujukan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan pilpres tanpa menyertakan pileg.

Apalagi pileg memiliki potensi kecurangan yang lebih besar ketimbang pilpres, sebab proses penghitungan suara pileg biasanya dilakukan pada malam hingga dini hari setelah proses penghitungan pilpres.

Pada malam hingga dini hari saat penghitungan suara pileh, TPS cenderung semakin sepi dan konsentrasi para pihak mulai menurun karena mengantuk dan kelelahan. Akibatnya hal tersebut membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktik kecurangan pemilu.

"Terlebih bila ada partai yang kekurangan saksi kemungkinan besar juga menjadi sasaran untuk dicurangi," katanya.

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di pileg adalah pencurian atau jual beli suara, baik antar caleg maupun antar partai. Tidak mengherankan bila di satu sisi ada pemberitaan mengenai caleg kehilangan perolehan suara, dan di sisi lain ada caleg lainnya yang secara mengejutkan mendapat perolehan suara yang fantastis.

Sumber :
https://news.detik.com/pemilu/d-7212...urangan-pemilu
https://www.antaranews.com/berita/39...es-dari-rakyat

Selain kedua pakar itu, Pakar Tata Hukum Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai parpol atau pihak yang kalah dalam Pemilu 2024 tidak bisa menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Sebab, pihak yang kalah harus menyelesaikan masalah kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara para politisi pendukung paslon 02 seperti Golkar, PAN, dan Demokrat kompak menyatakan tidak ikut ambil bagian dalam hak angket.

Seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan hak angket harus jelas tujuan yang ingin dicapai.

Jika mengejar target agar Prabowo – Gibran tidak menang satu putaran, baginya sulit terjadi. Sebab, paslon 02 rata-rata mendapat suara 58 % dari hasil hitung cepat dan real count sementara KPU.

"Kedua, parpol kan juga menerima hasil pemilu legistatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta, jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih (tinggi), jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat," jelasnya.

Sumber :
https://www.tribunnews.com/mata-loka...imbulkan-chaos
https://www.jawapos.com/politik/0143...a-kurang-tepat
https://www.kompas.tv/nasional/48841...lesaikan-di-mk

Menariknya, cawapres 03 yang juga merupakan profesor di bidang hukum Mahfud MD, menegaskan hak angket DPR tak bisa mengubah hasil pemilu namun dapat menjatuhkan sanksi berupa pemakzulan (impeachment) kepada presiden.

Sumber : https://www.tribunnews.com/mata-loka...ulkan-presiden

Kita dapat melihat di sini bahwa provokasi Ganjar agar PDIP memotori pengajuan hak angket kecurangan Pemilu usai reses DPR RI pada awal Maret 2024, yang terlihat diamini sejumlah parpol pendukung Anies – Imin tampak menimbulkan pro kontra tingkat tinggi.

Sebab, pengajuan hak angket ini dinilai para pakar hukum dan politis, bukan solusi menyelesaikan sengketa pemilu 2024, lantaran hasilnya bisa berujung pemakzulan presiden.

Usulan Ganjar mendorong PDIP mengajukan hak angket, justru terkesan sebagai upaya makar Ganjar terhadap Presiden Jokowi, yang simbolnya telah dimainkan sejak jauh hari melalui Salam 4 Jari yang meniru Salam R4BIA ala Revolusi Mesir 2013.

Sumber :

Ada 3 aspek yang menarik yang perlu disimak dari Ganjar yang mengajukan hak angket.

Pertama, kekalahan telak Ganjar – Mahfud di Pilpres 2024 merupakan wujud kinerja Prananda Prabowo, anak lanang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...enangan-ganjar

Kedua, kemenangan PIDP yang berhasil bertahan sebagai parpol teratas di Pileg 2024 merupakan wujud kinerja gemilang Puan Maharani.

Terbukti dengan perolehan suara sementara Puan yang mengalahkan suara pimpinan DPR RI lainnya.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/resear...maharani-juara
https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara

Ketiga, usulan Ganjar agar PDIP mengajukan hak angket di DPR RI yang bisa berujung pemakzulan presiden, perlu dilihat sebagai upaya Prananda Prabowo menodai kinerja Puan Maharani di DPR RI.

Terlebih, jika hak angket yang diajukan PDIP di DPR RI yang otomatis akan menempatkan Puan sebagai motor utamanya, kemudian kandas atau tidak berujung apa pun, maka akan memupus peluang Puan kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI, sekaligus memupus peluang Puan memenangkan Bursa Ketum PDIP baru pada Juli – Agustus 2024 mendatang.

Mengapa bisa memupus peluang Puan menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI? Ketika ada bukti yang cukup soal kecurangan dalam pemilu, maka Ganjar akan menyelesaikannya lewat jalur MK, namun ketika tidak ada bukti kuat maka Ganjar akan menggunakan cara politik lewat hak angket.

Ganjar akan mendorong Puan yang merupakan Ketua DPR dan pihak dari PDIP untuk meloloskan pengajuan hak angket. Akan tetapi ketika ternyata tidak terbukti dan tidak berujung apa pun, maka DPR tidak akan percaya lagi pada Puan untuk menjadi Ketua DPR RI.

Puan yang salah langkah pun tidak akan pantas diangkat menjadi Ketum PDIP yang baru.

Apalagi sejumlah parpol pengusung Prabowo – Gibran, salah satunya lewat Waketum PAN Yendri Susanto menilai usulan Ganjar terkait hak angket seharusnya tak cuma mempersoalkan pilpres, melainkan mesti satu paket dengan Pileg.

Yandri menilai aneh ketika yang dipersoalkan hanya pilpres. "Saya sampaikan di beberapa tempat, kalau memang mau dipersoalkan, persoalkan juga Pemilu Legislatifnya, karena apa, peristiwanya itu sama, dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, di hari yang sama, kemudian panitia pemungutan suara yang sama, kertas yang diberikan sama. Jadi kalau dipersoalkan pilpres harus satu paket dengan persoalan Pemilu Legislatif," ujar Yandri

Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7213...r-pileg-juga/1

Oleh karena itu, posisi ini akan membuat PDIP, khususnya Puan yang memegang prestasi sukses mempertahankan PDIP sebagai parpol terkuat di Pileg 2024, akan memperhitungkan kembali provokasi hak angket Ganjar.

Bayangkan, jika salah langkah sedikit saja, Puan akan kehilangan peluang pada dua momentum penting, yakni Bursa Ketua DPR RI dan Bursa Ketum baru PDIP.

Maka dari itu, TS (Thread Starter / Penulis) menilai tarik menarik politik tingkat tinggi mengenai provokasi hak angket kecurangan Pilpres 2024 kontra Pileg 2024 akan berlangsung cukup panjang.

Titik utamanya bukan pada masa reses DPR RI yang berakhir pada awal Maret 2024, melainkan usai pengumuman KPU 20 Maret 2024, yang berada di tengah momen bulan Ramadhan yang dimulai pada 10 – 11 Maret 2024.

Oleh karenanya, bulan Ramadhan akan menjadi ajang safari politik tingkat tinggi dan diikuti peluang digelar atau tidaknya hak angket pasca Idul Fitri di pertengahan atau akhir April 2024.

Kedekatan antara momen usai Idul Fitri dan momen pergerakan buruh pada 1 Mei 2024, TS prediksi akan menjadi momen paling panas yang menentukan apakah hak angket akan digelar atau tidak.

Dengan demikian, rangkaian tarik menarik politik tingkat tinggi hingga pergerakan massa akar rumput akan menjadi medan tempur panas antara Merah (PDIP) kontra Kuning (Golkar) soal hak angket kecurangan Pilpres 2024 kontra hak angket kecurangan Pileg 2024.

Terlebih lagi antara PDIP dan Golkar sedang berebut posisi Ketua DPR RI berdasakan hasil Pileg 2024.

Jika Puan Maharani salah langkah menyikapi provokasi Ganjar Pranowo, maka ia berisiko kehilangan dua kursi, yakni : Kursi Ketum Baru PDIP dan Kursi Ketua DPR RI 2024 s/d 2029.