AS Abaikan Dugaan Sejarah Prabowo Pelanggar HAM Demi Kepentingan Strategis

Jumat, 23 Februari 2024 18:45 WIB



TRIBUNJOGJA.COM - Media-media mancanegara kembali memperbincangkan peluang besar Prabowo Subianto menjadi presiden dan artinya bagi hubungan luar negeri Indonesia.

Terkini, media asal Singapura, The Straits Times menerbitkan analisis bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan melupakan riwayat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo.

Hal tersebut demi ekonomi dan menjaga hubungan AS-Indonesia yang sudah disepakati pada aras komprehensif strategis.

Terlebih lagi, Washington memerlukan mitra di kawasan Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh China.

Realpolitik selalu menjadi kekuatan utama di Washington, kata peneliti Foreign Policy Institute Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies, Vikram Nehru dikutip Straits Times, Kamis (22/2/2024).

Sikap Washington diperkirakan akan melunak jika Prabowo menjadi presiden Indonesia.

Pasalnya, bagi AS, hubungan baik dengan Indonesia untuk menghadapi China dinilai lebih penting dibanding riwayat pelanggarn HAM.

Sebelumnya, media asal AS, CNN menyinggung riwayat Prabowo yang pernah dilarang masuk Negeri Paman Sam karena dugaan pelanggaran HAM.

Namun, mantan Danjen Kopassus itu dinilai berhasil memoles citra dan menampilkan diri sebagai kandidat pemimpin yang "menggemaskan."

Prabowo bekerja sangat keras memoles masa lalunya yang mengerikan dan menghadirkan diri dengan imej yang lebih lunak dan menggemaskan. Namun, terlalu dini untuk menebak akan menjadi presiden seperti apa dia, kata profesor politik Asia Tenggara di National War College AS, Zachary Abuza dikutip CNN, Senin (19/2).

Abuza pun menyorot sosok Prabowo yang dinilai mudah marah, seperti yang terlihat ketika debat Pilpres 2024.

Pengamat pun mempertanyakan apakah Prabowo akan mengabaikan hukum atas nama ketertiban jika menjadi presiden.

Jangan lupa, dia adalah seseorang yang menyetujui kekuasaan militer dan seperti semua politikus, tahu bagaimana cara menunjukkan kharismanya, kata Abuza.

Di lain sisi, kantor berita Associated Press menyinggung kekhawatiran kalangan aktivis di Indonesia terkait keunggulan Prabowo di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan pentingnya kekuatan oposisi di pemerintahan mendatang, terlebih Prabowo terkait dengan rezim otoritarian Soeharto.

Usia seseorang memang semakin bertambah, tetapi jika mereka otoriter, maka mereka masihlah otoriter, kata Usman dikutip Associated Press, Jumat (16/2).

Apa yang penting bagi kita adalah membuat kondisi struktural. Harus ada suara oposisi, harus ada ruang kebebasan dan integritas sistem pemilu harus ditunjukkan, pungkasnya. (*)

https://jogja.tribunnews.com/2024/02...ngan-strategis