Jakarta -

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan partainya masih menunggu arahan terkait hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Meskipun, Sahroni mengatakan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung hak angket tersebut.

"Ya kalau capresnya ngomong mendukung tapi ketum partainya nggak, kan kita nggak tau loh," kata Sahroni di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Sahroni mengatakan gejolak dalam pemilu akan selalu ada. Namun, kata dia, politik merupakan hal yang dinamis.


"Loh itu kan omongan masalah ada gejolak atau nggak mana sih di republik ini yang nggak ada gejolak? Semua aspek pasti ada gejolaknya.Tapi, namanya politik itu dinamis," ujarnya.

"Jadi bukan ada gejolak jadinya jelek ya nggak, sifat politik adalah yang dikategorikan, bisa dikategorikan semua dinamis, bisa naik bisa turun, tapi semua bisa dilakukan," sambung dia.

Lebih lanjut, Sahroni menekankan tidak ada perbedaan pandangan antara Anies dengan partai politik pengusungnya. Tetapi, dia menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

"Nggak ada (perbedaan), Anies pada prinsipnya dengan pemikirannya kan juga sama, Pak Anies dan Cak Imin berpikir bahwa ada hal yang dalam rangka pemilu ini udah diselesaikan, tapi ada hal-hal yang kurang baik, maka itu ada mekanisme," tuturnya.

"Semua tim menyiapkan apa yang menjadi untuk hasil apa yang dilalukan KPU akan digugat, itu mereka lagi siapin, jadi itulah mekanismenya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

detik.com