5 Dosa Jokowi Versi Mahasiswa Bekasi-Karawang: Dia Gerogoti APBN hingga Politisasi Bansos

Jokowi memang tidak melanggar hukum, tetapi Jokowi melanggar etika moralitas, berbangsa, dan bernegara,

5 Dosa Jokowi Versi Mahasiswa Bekasi-Karawang: Dia Gerogoti APBN hingga Politisasi Bansos [Suara.com/Mae Harsa]
SuaraBekaci.id - Aliansi mahasiswa Bekasi-Karawang (Bakar) menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tak netral dalam Pemilu 2024.

Aksi demonstrasi yang digelar di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Selasa (6/2/2024) sore, juga di warnai dengan aksi bakar ban dan foto Jokowi.

Selain itu, mereka juga membagikan sebuah pamflet bertuliskan ‘Lima Dosa Politik Jokowi’ kepada sejumlah pengendara yang melintas. Lantas, apa isi dari pamflet tersebut?

Perwakilan mahasiswa dari Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Aditya Syahran menjelaskan, pamflet ‘Lima Dosa Politik Jokowi’ tersebut pertama berisikan Jokowi dinilai mendukung capres yang terlibat dalam penculikan aktivis 98 dan pelanggaran HAM

“Jadi secara tidak langsung Jokowi bermain halus menggerogoti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), mempolitisasi bansos itu adalah bukti Jokowi berpihak kepada salah satu paslon,” ujar Syahran.

Kedua, membangun politik dinasti. Syahran mengatakan, politik dinasti adalah salah satu upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara.

“Jokowi memang tidak melanggar hukum, tetapi Jokowi melanggar etika moralitas, berbangsa, dan bernegara,” tegasnya.

Ketiga, menghidupkan orde baru. Syahran menyebut, pada tahun 1998 silam mahasiswa sudah berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi. Namun, sikap Jokowi yang memihak salah satu paslon dinilai keluar dari demokrasi, dan mengancam gagalnya reformasi.

Keempat, pelemahan pemberantasan korupsi. Syahran menyebut, sikap Jokowi yang dinilai keluar dari demokrasi bukan hanya akan melahirkan orba tapi juga membuat oligarki semakin mengakar.

“Potensi munculnya oligarki itu akan berdampak terhadap kestabilan negara, berdampak pada praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di masa depan,” ucapnya.

Terakhir atau yang kelima, abai kepada kesejahteraan masyarakat. Syahran mengatakan, point ini adalah yang paling penting karena sikap presiden yang tidak netral dinilai akan berpengaruh pada struktur dibawahnya.

“Jika presiden tidak netral, menteri pun tidak netral, kepala daerah pun tidak netral. Maka yang tergganggu apa? Kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai publik service, pejabat publik pasti mementingkan kepentingannya,” jelas Syahran.

Oleh karenanya, massa aksi menuntut Jokowi untuk kembali menghidupkan demokrasi yang sehat. Syahran mengatakan, aksi serupa dipastikan bakal digelar kembali apabila Jokowi tidak ada merespon gerakan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa itu.

“Tentunya aksi lanjutan ada tetap bakal ada ke depannya, jika Jokowi tidak merespon gerakan kita, kita akan terus bergerak kita akan bertambah jumlahnya lebih banyak dan kita pastikan konsisten. Kita akan terjaga sampai demokrasi kita terwujud sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tandasnya.
https://bekaci.suara.com/read/2024/0...itisasi-bansos

Mahasiswa Bakal Gelar Aksi di Kampus Trisakti, Ada 4 Tuntutan dan 10 Isu Salah Satunya Pemakzulan Jokowi

Sebelumnya mereka sempat diintimidasi.

Mahasiswa Bakal Gelar Aksi di Kampus Trisakti, Ada 4 Tuntutan dan 10 Isu Salah Satunya Pemakzulan Jokowi
Ilustrasi demo tolak politik dinasti. (Foto: Ist)
Suara.com - Sejumlah elemen mahasiswa bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (7/1/2024) besok.

Pengacara publik dari Lokataru Foundation, Iqbal Ramadhan, mengatakan bakal ada 4 tuntutan dan 10 isu yang akan disuarakan mereka.

“Besok kami akan aksi,” kata Iqbal dalam pesan Whatsapp, kepada Suara.com, Selasa (6/1/2024).

Adapun keempat tuntutan yang akan disuarakan di antaranya yakni memakzulkan Presiden Joko Widodo, boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, kemudian mendesak agar para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Jokowi-Ma'ruf.[/B\

“Menyerukan protes di berbagai seluruh Indonesia sampai Presiden Joko Widodo dimakzulkan,” katanya.

Selain itu ada 10 isu yang akan digaungkan oleh pihaknya yakni, tentang pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam.

Kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil/]/b]

“Keadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah, juga menjadi isu yang akan kami suarakan,” jelasnya.

Sempat Diintimidasi

Sebelumnya sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus yang sedang melakukan diskusi dan konsolidasi merespon situasi negara saat ini sempat diintimidasi pada Sabtu (3/2/2024) malam.

Iqbal yang saat itu berada di lokasi mengatakan ada sekelompok orang tidak dikenal (otk) mencoba merangsek masuk dan membubarkan acara diakusi tersebut.

“Ketika dilarang mereka marah dan terjadi cekcok,” ucapnya.


Kantor KontraS di Jakarta digeruduk puluhan orang gegara dituding menjadi provokator isu pemakzulan Jokowi. (Foto: Dokumen KontraS)
Akibat cekcok tersebut, seorang mahasiswa kampus Trilogi Muhammamd Said Al Hariri menjadi korban usai kepalanya disundul oleh salah seorang otk yang berpostur tegap dengan kulit gelap tersebut.

“Korban disundul kepalanya, sekelompok orang berbadan besar ini intinya ingin membubarkan diskusi,” jelasnya.

Iqbal menyebut, kelompok ini juga yang sempat menggelar aksi di depan kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Saat itu mereka menuding KontraS dan YLBH menjadi pelopor isu tentang pemakzulan Presiden Jokowi.

“Kelompok-kelompok ini juga yang kemarin melakukan aksi di LBH dan kontraS,” ucapnya.

Atas kekerasan mahasiswa Trilogi ini, Iqbal mengaku pihaknya telah menyiapkan langkah hukum. Ia meminta agar pihak kepolisian mengusit aktor intelektual dibalik aksi persekusi tersebut.

“Kami minta Kapolri untuk segera menyelidiki dan mengungkap aktor intelektual serta motif intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut,” tandasnya.

https://www.suara.com/news/2024/02/0...akzulan-jokowi






Soroti Sikap Ugal-ugalan Jokowi, BEM Universitas Ahmad Dahlan Ajak Seluruh Mahasiswa Bergerak

BEM UAD Ajak Mahasiswa Bergerak/Foto: MNC Portal
Share on FacebookShare on TwitterwhatsappShare on mailcopy link


YOGYAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan menyoroti sikap ugal-ugalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap telah merusak demokrasi Indonesia dengan menabrak batas undang-undang dan konstitusi.

Kritik itu disampaikan oleh Ketua BEM UAD Rendy Suharsono lewat seruan moral bersama sejumlah Guru Besar dan dosen UAD Senin (5/2/2024).

Rendy turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin tergerus oleh pelanggaran prinsip-prinsip. Mulai dari pelanggaran etika, norma-norma keadaan, hingga etika kewarganegaraan.


"Kami merasa perlu untuk menyoroti sikap presiden, yang bukannya menunjukkan sikap kenegarawanan, melainkan menampilkan wajah totaliternya dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga mencoreng esensi demokrasi,”ujarnya.


“Seorang pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing," sambungnya.

Rendy mengatakan, penyelenggara negara semestinya harus menjaga demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ketidaknetralan pemerintah dalam proses pemilu, menurut Rendy, adalah ancaman serius terhadap pondasi demokrasi itu sendiri.

"Sikap ugal-ugalan dan keberpihakan yang terlihat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya membawa keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," lanjutnya.


Atas keprihatinan tersebut, Rendy mengajak presiden dan seluruh penyelenggara negara di pusat dan daerah untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip demokrasi, menjaga netralitas, dan menghindari keberpihakan yang dapat merugikan proses demokrasi.

"Dalam konteks ini, kami menuntut agar presiden dan jajaran penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara dan bantuan pemerintah untuk kepentingan elektoral kandidat tertentu," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga memaksa pejabat negara yang ikut dalam kontestasi politik maupun masuk sebagai tim pemenangan untuk segera mundur dari jabatannya. Sebab, kata dia, siapapun yang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi tidak pantas untuk ikut terlibat dalam kampanye.

Rendy mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa untuk bergerak dan menyuarakan hal serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat dan bangsa. Karena, menurutnya, mahasiswa perlu mengambil sikap kritis dan berkomitmen berdiri tegak dihadapan kekuasaan dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

https://news.okezone.com/read/2024/0...siswa-bergerak





Digembosi, Mahasiswa UIN Jakarta Ini Berkeras Ikut Pernyataan Sikap Kritisi Dinasti Politik Jokowi

Azam, mahasiswa UIN Jakarta berorasi di pernyataan sikap mengkritisi Presiden Jokowi, Senin (5/2/2024).

TRIBUNJAKARTA.COM - Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, mengaku digembosi saat hendak mengikuti pernyataan sikap mengkritisi pemerintahan Jokowi dan politik dinasti terkait Pemilu 2024.

Seperti diketahui, civitas akademika UIN Jakarta dari mulai guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni membuat pernyataan sikap tentang kondisi pemerintahan terkini yang dinilai melemahkan demokrasi.

Namun, Azam, mahasiswa jurusan hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, itu tetap berkeras datang.

Mengenakan jaket almamater biru langit UIN Jakarta, Azam berbicara lantang di depan awak media.

Di antara para dosennya, ia berani bicara tentang penggembosan yang dialami.

"H-1 sebelum acara ini, saya digembosi, saya dibilang acara ini bukan mewakili kampus. Maka saya katakan kepada yang berkata tersebut, saya tidak apa-apa dikatakan tidak mewakili kampus, tapi kami mewakili rakyat, mewakili rakyat yang sedang resah dengan adanya politik dinasti," pekik Azam dengan nada tinggi, di kampus UIN Jakarta, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (5/2/2024).

Pernyataan para akademisi UIN Jakarta itu disebut bukan mewakili kampus, karena UIN Jakarta netral.

Azam tidak mempedulikannya. Menurut mahasiswa yang mengaku anggota aktif Senat Mahasiswa (Sema) UIN Jakarta itu, dirinya bukan sedang mewakili kampus, melainkan mewakili masyarakat Indonesia yang resah.

Dia mengkritisi dinasti politik Jokowi yang tengah dipertontonkan pada Pilpres 2024 ini termasuk dengan pengkhianatan konstitusi.

"Dia bilang kampus UIN harus netral dan moderat. Saya juga menganut moderasi itu. Tapi kalau netral merupakan berada di tengah-tengah kecurangan dan pengkhianatan konstitusi dan moderat merupakan berselancar di tengah-tengah kekuasaan, karena yang saya tahu moderasi itu ketika ada kezaliman dan kebatilan, kita bukan berada di tengah-tengahnya. Tapi kita harus berada di tengah yang hak, bukan di tengah-tengah yang hak dan batil."

"Hari ini saya siap dibilang tidak netral dan moderat kalau harus seperti itu," tegas Azam.


Azam, mahasiswa UIN Jakarta berorasi di pernyataan sikap mengkritisi Presiden Jokowi, Senin (5/2/2024). (Jaisy/TribunJakarta.com)

Orasi Azam pun disambut riuh dukungan dari para guru besar dan dosennya.

Pada acara pernyataan sikap yang digelar di taman landmark UIN itu memang tidak banyak dihadiri mahasiswa, sekitar belasan atau dua puluhan.

Mereka yang datang mewakili dirinya masing-masing, tidak ada yang mengaku dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta.

Azam enggan bicara absennya para pengurus DEMA Uin Jakarta itu.

"Tanya ke BEMnya ya jangan ke saya," kata dia.



https://jakarta.tribunnews.com/2024/...olitik-jokowi.


Aksi mahasiswa terbaru